Page 252 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 252
Anggota Komisi IX dari Fraksi Demokrat DPR Anwar Hafid mengatakan, RUU tersebut tidak sesuai
dengan harapan rakyat, terutama kaum buruh.
"Bagi saya, Undang-Undang Cipta Kerja belum mampu mewakili harapan mewujudkan
kesejahteraan tenaga kerja dan rakyat Indonesia secara luas. Apalagi mewakili cita-cita
mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemajuan Indonesia," ujar Anwar Hafid,
Minggu (4/10/2020).
Mantan Bupati Morowali ini mengatakan, sejak awal Partai Demokrat konsisten menyatakan
keluar dari keanggotaan Panitia Kerja (Panja) pembahasan RUU Ciptaker. Alasannya, saat ini
sedang pandemi Covid-19, bukan waktu yang tepat untuk membahas RUU Ciptaker.
"Sekarang ini kita seharusnya karena fokus menangani pandemi Covid-19 ini karena
menyelamatkan nyawa rakyat Indonesia bagi Partai Demokrat itu lebih penting," tuturnya.( )
https://nasional.sindonews.com/read/185398/15/soal-covid-19-mahfud-md-donald-trump-dulu-
enggak-percaya-1601802605 Namun dalam perkembangannya karena ini RUU ini terus berjalan,
Partai Demokrat kembali maju masuk lagi di dalam Panja. Tujuannya agar bagaimana Partai
Demokrat bisa mengingatkan fraksi-fraksi lain bahwa pembahasan RUU ini perlu ditunda dan
tidak terburu-buru.
Di sisi lain, Partai Demokrat berharap agar dalam pembahasan RUU ini perlu dibahas secara hati-
hati, lebih teliti, dan melibatkan elemen buruh sehingga UU yang dihasilkan bisa lebih berpihak
kepada buruh.
"Kami heran kenapa ini harus dikebut. Seharusnya kita lebih mendahulukan penanganan Covid-
19 ini karena indeks tenaga kerja itu sebenarnya berada di urutan terbawah dari pengaruh
investasi. Hal yang paling berpengaruh terhadap iklim investasi adalah soal kasus korupsi dan
birokrasi yang berbelit-belit," urainya.( ) Anwar mengatakan, pada prinsipnya Partai Demokrat
setuju terhadap omnibus law RUU Ciptaker, namun saat ini waktunya dinilai tidak pas.
"Kami juga berharap pembahasannya melibatkan semua elemen masyarakat, terutama kaum
buruh. Kalau kemarin itu rapatnya memang terbuka bisa ditonton masyarakat, tapi maksud kami
itu terbuka adalah bagaimana serikat-serikat pekerja itu diundang, dimintai masukannya,"
katanya.
(dam).
251
