Page 256 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 256
kesengsaraan rakyat," kata Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI),
Nining Elitos dalam jumpa persnya secara virtual, Minggu (4/10/2020).
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sekaligus
perwakilan GEBRAK, Dewi Kartika mengatakan pihaknya akan menggelar aksi mogok nasional
untuk mendesak pemerintah dan DPR membatalkan RUU Cipta Kerja secara menyeluruh.
"Pada 6, 7, 8 Oktober 2020 ini Gebrak dan seluruh aliansi dan jaringan di wilayah Indonesia
menyerukan aksi nasional pemogokan umum rakyat Indonesia," ujar Dewi Dewi mengatakan,
dalam aski ini GEBRAK akan mengusung satu tuntutan, yakni meminta DPR dan pemerintah
membatalkan omnibus law seluruhnya. Sidang paripurna DPR diminta untuk tidak mengesahkan
dan mengundangkan RUU Cipta Kerja.
Menurut dia, sejak awal omnibus law dicetuskan pemerintah, Gebrak dan Aliansi-aliansi Daerah
telah menyatakan sikap untuk menolak secara keseluruhan. Namun demikian, hal ini ternyata
tak didengar pemangku kepentingan.
Omnibus law Cipta Kerja juga dinilai tidak hanya merugikan kaum buruh, tetapi juga merugikan
kaum tani, masyarakat adat, pemuda, pelajar, mahasiswa, miskin kota, nelayan dan mayoritas
rakyat kecil lainnya.
"Keberadaan Omnibus law dinilai akan memperburuk kondisi kerja di Indonesia, upah murah,
memudahkan PHK, dan merusak lingkungan," pungkasnya.
(wal).
255
