Page 332 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

Judul OPSI: Pemerintah Harus Komunikasi dengan Buruh Sebelum Sahkan
RUU Cipta Kerja
Nama Media investor.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://investor.id/business/opsi-pemerintah-harus-komunikasi-
dengan-buruh-sebelum-sahkan-ruu-cipta-kerja
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-04 00:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Kalau dipaksakan
apakah setelah disahkan pada 8 Oktober 2020 nantinya investor akan datang ramai-ramai?
Enggak juga. Kondisi ekonomi nasional dan dunia sekarang sedang ambruk

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Tidak usah dipaksain,
tapi diskusikan dan komunikasikan lagi .Pemerintah harus bertanggungjawab terkait potensi
penyebaran Covid -19 di kalangan pekerja akibat demo dan mogok tersebut. Sebab pemerintah
sendiri yang menyebabkan demo tersebut

neutral - Muhammadiyah (None) Jadi harus dikaji ulang terkait dengan pengsahan ini apalagi
ada rencana untuk mogok bekerja untuk demontrasi nasional
negative - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Seharusnya isi Pasal
66 tersebut tetap dicantumkan di UU Cipta Kerja sehingga jelas, tidak diintepretasikan lain di PP
nantinya. Kalau diserahkan ke PP maka akan terjadi interpretasi subyektif Pemerintah terhadap
isi pasal tersebut

neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Norma-norma tersebut
diatur secara detail di UU 13 Tahun 2003, dan sekarang akan diatur secara detail di PP yang
merupakan ranah Pemerintah
negative - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Demikian juga dengan
dipermudahnya proses PHK maka kepastian kerja akan hilang. Hak konstitusional untuk
mendapatkan pekerjaan yang layak akan didegradasi oleh UU Cipta Kerja ini

neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Dengan diterapkannya
upah minimum propinsi maka daya beli pekerja akan menurun, dan ini merupakan negasi amanat
konstitusi yang mengamanatkan hak mendapatkan kehidupan yang layak

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Di satu pihak
Pemerintah sedang menggenjot pertumbuhan ekonomi menjadi positif, sementara Pemerintah
memposisikan konsumsi melemah. Ini kebijakan kontradiktif

331