Page 334 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 334
Ia mengatakan dengan disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi UU dalam rapat paripurna nanti
maka perlindungan terhadap pekerja akan semakin menurun. PKWT dan Outsourcing yang
dibuka seluas-luasnya akan menyebabkan kepastian kerja bagi pekerja akan hilang. Setiap saat
pekerja diperhadapkan pada perjanjian kontrak kerja yang tertentu waktunya.
"Demikian juga dengan dipermudahnya proses PHK maka kepastian kerja akan hilang. Hak
konstitusional untuk mendapatkan pekerjaan yang layak akan didegradasi oleh UU Cipta Kerja
ini," ucapnya.
Dengan PHK yang mudah dan lebih banyak maka JKP akan membantu para pekerja yang ter
PHK tersebut, dan ini akan memberatkan program JKP, sehingga pemerintah harus
membantunya. Demikian juga dengan diposisikannya upah minimum kabupaten/kota dengan
kata dapat artinya bisa saja upah minimum kabupaten kota akan digantikan oleh upah minimum
propinsi. Sudah diketahui bersama bahwa upah minimum propinsi ditetapkan berdasarkan upah
minimum kabupaten/kota yang paling rendah. Ini artinya di Kota Bekasi akan diterapkan upah
minimum kabupaten Ciamis yang nilainya sekitar Rp. 2 juta per bulan, jauh lebih rendah
dibandingkan upah minimum kota Bekasi saat ini sebesar Rp. 4,6 juta per bulan.
"Dengan diterapkannya upah minimum propinsi maka daya beli pekerja akan menurun, dan ini
merupakan negasi amanat konstitusi yang mengamanatkan hak mendapatkan kehidupan yang
layak," ucapnya.
Daya beli yang menurun akan berefek domino terhadap konsumsi, dan produksi, yang berujung
pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Saat konsumsi agregat menurun perputaran barang
dan jasa akan tersendat karena daya beli masyarakat menurun. Bila pergerakan barang dan jasa
menurun akan mempengaruhi investasi barang dan jasa tersebut, karena kalau diproduksi tidak
laku ya buat apa diproduksi. Dengan tingkat konsumsi menurun maka akan mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi. Padahal konsumsi menjadi penopang terbesar pertumbuhan ekonomi
nasional. "Di satu pihak Pemerintah sedang menggenjot pertumbuhan ekonomi menjadi positif,
sementara Pemerintah memposisikan konsumsi melemah. Ini kebijakan kontradiktif," ucapnya.
Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).
333
