Page 367 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

MINTA DATA BSU DIPERIKSA LAGI KE DITJENPAJAK

Upaya pencegahan korupsi terus digaungkan KPK Yang terbaru, komisi anti rasuah memonitor
program bantuan subsidi upah (BSU). Dari hasil pantauan sementara, KPK meminta pemerintah
memeriksa lagi data penerima BSU ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk memastikan
bahwa penerima memang benar-benar bergaji di bawah Rp5 juta sesuai kriteria.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan penyaluran program tersebut mestinya
berbasis nomor induk kependudukan (NIK) dan diperiksa lagi dengan data penerima program
bantuan lain. Salah satunya program Kartu Prakerja.

"Data (penerima) harus bebasis NIK supaya terjamin orangnya ada," kata Pahala di gedung KPK,
kemarin (2/10).

Untuk diketa hui, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp37,74 triliun untuk BSU. Bantuan
mulai disalurkan akhir Agustus lalu kepada pekerja.

Salah satu kriteria penerima adalah gaji di bawah Rp5 juta. Dari kriteria itu, pemerintah
menargetkan 15.725.232 pekerja sebagai penerima manfaat bantuan tersebut Besarannya
Rp600 ribu/bulan selama 4 bulan dan dibayarkan setiap dua bulan.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghu-fron menambahkan pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap
rupiah uang negara dari program tersebut tepat sasaran. Karena itu, pihaknya meminta data
penerima BSU tidakhanyaberdasarpada data BPJS Ketenagakerjaan. Tapi juga dipadankan
dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DIKS) di Ke-menterian Sosial (Kemensos).

Selainitu, data penerima juga mestinya dipadukan dengan data penerima Kartu Prakerja di Ke-
menterian Koordinator Bidang Perekonomian dan data perpajakan, "Kami minta untuk
dipadankan, dipadukan. Itu semua dalam rangka untuk memastikan (program BSU) efektif dan
efisien," papar Ghufron dalam konferensi pers bersama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
Ghufron menegaskan, langkah pemantauanitusekaligus menjawab pertanyaan public tentang
kinerja KPK yang selalu mendampingi program pemerintah. Menurut dia, pendampingan
semacam itu lebih baik daripada menangkap. "BagiKPK, lebih baik mendampingi, memastikan
setiap rupiah sampai kepada rakyat," ungkapnya.

Sementaraitu, Ida Fauziyah menyebut realisasi penyaluran BSUper30 September lalu sebanyak
Rp 14,884 triliun Uang itu disalurkan kepada 12,4jutapekerja. Tahap pertama, penyaluran
dilakukan dalam lima gelombang. Nah, untuk gelombang kelima, realisasi penerima masih dalam
proses penghitungan. Diperkirakan selesai dalam beberapa hari ini.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut ada beberapa kendala dalam penyaluran
BSU. Di antaranya, rekening penerima bantuan yang bermasalah. Seperti rekening duplikasi,
tutup, tidak valid, pasif dibekukan hingga tidak sesuai NEK Kendala lain adalah data yang dikirim
BPJS tidak lengkap. "Per 30 September, terdapat 130.183 rekening yang bermasalah," imbuh
dia.

Seperti diketahui, pemerintah memperluas sasaran penerima program subsidi gaji untuk para
guru guru honorer Kementerian Agama (Kemenag) sedang validasi terhadap para guru honorer
maupun tenaga kependidikan di madara-sah dan perguruan tinggi keagamaan negeri (PTKIN).
Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kemenag Muhammad Zain
menjelaskan proses validasi data di antaranya untuk memastikan nomor rekening para guru dan
tenaga kependidikan. Data terkini di Simpatika Kemenag menunjukkan guru honorer dima-
drasah mencapai 617.467 orang.

"Dari jumlah itu, sebanyak 455.216 guru sudah mencatatkan nomor rekeningnya," kata Zain
kemarin (2/10).
366