Page 366 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

Judul Minta Data BSU Diperiksa Lagi ke DitjenPajak
Nama Media Riau Post
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL Pg1&2
Jurnalis Jpg
Tanggal 2020-10-03 11:43:00
Ukuran 137x291mmk
Warna Warna
AD Value Rp 76.720.000

News Value Rp 767.200.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
positive - Pahala Nainggolan (Deputi PencegahanKPK) Data (penerima) harus bebasis NIK
supaya terjamin orangnya ada

positive - Ida Fauziyah Ghufron (Menteri Ketenagakerjaan) Kami minta untuk dipadankan,
dipadukan. Itu semua dalam rangka untuk memastikan (program BSU) efektif dan efisien

neutral - Ida Fauziyah Ghufron (Menteri Ketenagakerjaan) BagiKPK, lebih baik mendampingi,
memastikan setiap rupiah sampai kepada rakyat

negative - Ida Fauziyah Ghufron (Menteri Ketenagakerjaan) Per 30 September, terdapat 130.183
rekening yang bermasalah

neutral - Muhammad Zain (Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kemenag)
Dari jumlah itu, sebanyak 455.216 guru sudah mencatatkan nomor rekeningnya

neutral - Zainut Tauhid Sa'adi (politikus PPP) Untuk selanjutnya diserahkan ke Kementerian
Agama

Ringkasan

Upaya pencegahan korupsi terus digaungkan KPK Yang terbaru, komisi anti rasuah memonitor
program bantuan subsidi upah (BSU). Dari hasil pantauan sementara, KPK meminta pemerintah
memeriksa lagi data penerima BSU ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk memastikan
bahwa penerima memang benar-benar bergaji di bawah Rp5 juta sesuai kriteria.

Deputi PencegahanKPK Pahala Nainggolan mengatakan penyaluran program tersebut mestinya
berbasis nomor induk kependudukan (NIK) dan diperiksa lagi dengan data penerima program
bantuan lain. Salah satunya program Kartu Prakerja.

365