Page 390 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 390

Judul               KPK Kawal Subsidi Gaji hingga 2021
                Nama Media          mediaindonesia.com
                Newstrend           Santunan Pegawai Swasta
                Halaman/URL         https://mediaindonesia.com/read/detail/349853-kpk-kawal-subsidi-gaji-
                                    hingga-2021
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2020-10-03 06:59:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive - Nurul Ghufron (Wakil Ketua KPK) KPK konsentrasi dalam mengawasi setiap rupiah yang
              dianggarkan negara untuk pemulihan ekonomi nasional karena covid-19. Dalam program ini,
              dengan anggaran Rp37 triliun, KPK ingin pastikan tepat sasaran, efektif, dan efi sien

              positive - Nurul Ghufron (Wakil Ketua KPK) Maka KPK menekankan program ini agar basis data
              dari Kemenaker dipadankan dengan data di Kemensos, penerima kartu prakerja di Kemenko
              Perekonomian, dan dari Ditjen Pajak. Untuk memastikan apakah benar yang diklaim data BPJS
              Tenaga Kerja itu upah (penerima program ini) di bawah Rp5 juta

              neutral - Nurul Ghufron (Wakil Ketua KPK) Ini momentum untuk menambah kepesertaan BPJS
              dan  apakah  bisa  setelah  syarat  penerima  subsidi  ini  diberikan  kepada  yang  sudah  berstatus
              peserta BPJS sebelum Juni 2020. Saya harap dibolehkan atau bahkan ini menambah animo untuk
              masuk BPJS

              negative - Pahala Nainggolan (Deputi Pencegahan KPK) Ini penting karena kriteria penerima
              punya  upah  di  bawah  Rp5  juta,  padahal  kita  tahu  perusahaan  yang  memberikan  data  juga
              melaporkan PPh 21

              neutral - Ida Fauziah (Menteri Tenaga Kerja) Kami buat posko pengaduan dan sistem cek secara
              daring melalui portal Sisnaker, 130 ribu yang bermasalah itu bisa melapor. Seluruh penerima
              manfaat yang masuk kriteria tapi terkendala akan digabungkan ke batch 4 atau 5


              Ringkasan

              KOMISI  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  mengingatkan  pemerintah  melalui  Kementerian
              Ketenagakerjaan untuk cermat menyalurkan bantuan subsidi gaji. Program yang direncanakan
              berlangsung  hingga  pertengahan  2021  itu  akan  diawasi  secara  ketat  supaya  nihil
              penyelewengan.




                                                           389
   385   386   387   388   389   390   391   392   393   394   395