Page 392 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 392

Judul               KPK Awasi Penyaluran KPK Subsidi Gaji
                Nama Media          Fajar
                Newstrend           Santunan Pegawai Swasta
                Halaman/URL         Pg2
                Jurnalis            arm
                Tanggal             2020-10-03 06:58:00
                Ukuran              80x130mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 24.000.000

                News Value          Rp 72.000.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              positive - Ida Fauziyah (Menteri Tenaga Kerja) Yang penting program itu tepat sasaran dan tidak
              diko-rupsi

              negative - Nurul Ghufron (Wakil Ketua KPK) Artinya apa, ada sekitar 52persen yang tidak ma-
              suk

              positive - Ida Fauziyah (Menteri Tenaga Kerja) Agar dilakukan secara akuntabel dan memenuhi
              tata kelola pemerintahan yang baik

              positive - Ida Fauziyah (Menteri Tenaga Kerja) Kamijugamem-buat posko pengaduan dan sistem
              cek secara online melalui portal Sisnaker



              Ringkasan
              Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  menegaskan  akan  mengawasi  penyaluran  program
              Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta selama pan-demi Covid-19.
              Apalagi, BSU direncanakan akan diperpanjang hingga awal 2021.

              Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron memastikan program subsidi tersebut harus dikawal dengan
              baik agar tidak menjadi lahan korupsi.



              KPK AWASI  PENYALURAN KPK SUBSIDI GAJI

              Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  menegaskan  akan  mengawasi  penyaluran  program
              Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta selama pan-demi Covid-19.
              Apalagi,  BSU  direncanakan  akan  diperpanjang  hingga  awal  2021.  Wakil  Ketua  KPK,  Nurul
              Ghufron memastikan program subsidi tersebut harus dikawal dengan baik agar tidak menjadi
              lahan korupsi. "Yang penting program itu tepat sasaran dan tidak diko-rupsi," ujar Ghufron usai
              bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Jumat, 2 Oktober.




                                                           391
   387   388   389   390   391   392   393   394   395   396   397