Page 396 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

BURUH BERSIAP MOGOK KERJA

Demonstrasi dan pemogokan akan melibatkan 5 juta pekerja di 25 provinsi,

Ghoida Rahmah__________

ghoida. rahmah@tempo. co.id

JAKARTA --- Rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menuai protes
dari asosiasi pekerja dan buruh. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mirah Sumirat,
mengatakan seluruh serikat pekerja akan menggelar mogok nasional pada 6-8 Oktober. "Masing-
masing serikat pekerja di tingkat perusahaan akan mengkoordinasikan unjuk rasa nasional
secara serentak," kata dia, kemarin.

'Pemogokan, kata Mirah, didasari kenyataan bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja yang dilakukan
pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak berpihak kepada kepentingan pekerja.
"Poin-poin yang kami soroti tak berubah, yaitu terkait dengan berubahnya formula upah
minimum, status pekerja kontrak dan outsourcing yang tanpa batasan, hingga soal pesangon,"
ujarnya.

Menurut Mirah; sikap abai pemerintah terhadap nasib buruh tampak sejak menggulirkan
rancangan aturan ini. Meski pekeija dilibatkan dalam tim kerja perumusan bersama perwakilan
pengusaha di bawah koordinasi Kementerian Ketenagakerjaan, dia menyebut pekerja
ditempatkan dalam posisi lemah dan tak diperhitungkan untuk memberikan masukan dalam
rumusan draf aturan yang akan diajukan pemerintah ke DPR. "Pemerintah bilang ini hanya
menampung saran, jadi memang sudah setengah hati," kata dia.

Sekitar 5 juta pekerja daii berbagai perusahaan dan sektor industri di 25 provinsi dan 300
kabupaten dipastikan akan menggelar aksi mogok nasional. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkapkan aksi pemungkas digelar saat sidang
paripurna DPR yang akan mengesahkan RUU Cipta Kerja. "Selama mogok nanti, kami akan
menghentikan proses produksi. Buruh akan keluar dari lokasi produksi dan berkumpul di lokasi
yang ditentukan." Di Jakarta, sasaran aksi buruh adalah Istana Negara, kantor Menteri
Koordinator Perekonomian, kantor Menteri Ketenagakerjaan, dan gedung DPR. Aksi buruh di
daerah dipusatkan di kantor gubernur dan DPRD.
Sebelum aksi mogok berlangsung, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) menerbitkan surat edaran berisi peringatan kepada anggotanya
mengenai aksi mogok nasional. Dalam surat tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan
Roeslani merujuk ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dan
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2020, yang melarang berkumpul atau
bergerombol di suatu tempat, demi mencegah penularan Covid-19.

Surat itu juga mengingatkan pekerja mengenai ketentuan mogok kerja. Kadin berpendapat
mogok kerja hanya boleh dilakukan jika terjadi kegagalan perundingan. Dalam kon-teksRUU
Cipta Kerja,pengusaha berpendapat tidak ada kegagalan perundingan sehingga aksi mogok tidak
sah. Lebih lanjut, di dalamnya termuat pula sanksi yang akan diberikan kepada pekerja dan
buruh jika tetap mengikuti aksi mogok kerja nasional. Adapun Ketua Umum Apindo. Hariyadi
Sukamdani, mengutip Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 23
Tahun 2003 yang menyebutkan, jika mogok kerja dilakukan bukan akibat gagalnya perundingan,
tindakan tersebut tidak sah, "Dan konsekuensi hukum," ujarnya.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasas-mita pun mengimbau pengusaha untuk
membendung aksi mogok kerja. Wakil Ketua DPR Azis Syam-suddin meyakini pemerintah bisa
mengatasi penolakan RUU Cipta Kerja. "TNI dan polisi bisa melakukan pendekatan " katanya.

395