Page 400 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 400
Judul 12,4 Juta Pekerja Nikmati Subsidi Upah
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/read/detail/349836-124-juta-pekerja-
nikmati-subsidi-upah
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-03 06:20:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Total penerima ialah 12,4 juta dengan total anggaran Rp14,88
triliun. Data terakhir yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan, dari 15,7 juta pekerja ternyata
menjadi 12,48 juta pekerja. Jadi, ada selisih dari target awal karena sudah dilakukan validasi
oleh BPJS Ketenagakerjaan
negative - Ida Fauziyah (Menaker) Ada berbagai masalah, seperti terjadi duplikasi rekening,
rekening tutup, rekening pasif, tidak valid, dibekukan, rekening tidak sesuai NIK (nomor induk
kepegawaian), rekening tidak terdaftar, seluruhnya ada 130.183 yang mengalami kendala
Ringkasan
MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melaporkan sudah tersalurkannya dana
Rp14,88 triliun untuk 12,4 juta pekerja penerima subsidi upah. "Total penerima ialah 12,4 juta
dengan total anggaran Rp14,88 triliun. Data terakhir yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan, dari
15,7 juta pekerja ternyata menjadi 12,48 juta pekerja. Jadi, ada selisih dari target awal karena
sudah dilakukan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan," kata Menaker di Gedung Komisi
Pemberantasan Korupsi Jakarta, kemarin.
12,4 JUTA PEKERJA NIKMATI SUBSIDI UPAH
MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melaporkan sudah tersalurkannya dana
Rp14,88 triliun untuk 12,4 juta pekerja penerima subsidi upah. "Total penerima ialah 12,4 juta
dengan total anggaran Rp14,88 triliun. Data terakhir yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan, dari
15,7 juta pekerja ternyata menjadi 12,48 juta pekerja. Jadi, ada selisih dari target awal karena
sudah dilakukan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan," kata Menaker di Gedung Komisi
Pemberantasan Korupsi Jakarta, kemarin.
Menaker menyampaikan hal itu saat konferensi pers bersama dengan Wakil Ketua KPK Nurul
Ghufron, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
399
