Page 391 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 391
KPK KAWAL SUBSIDI GAJI HINGGA 2021
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan untuk cermat menyalurkan bantuan subsidi gaji. Program yang direncanakan
berlangsung hingga pertengahan 2021 itu akan diawasi secara ketat supaya nihil
penyelewengan.
"KPK konsentrasi dalam mengawasi setiap rupiah yang dianggarkan negara untuk pemulihan
ekonomi nasional karena covid-19. Dalam program ini, dengan anggaran Rp37 triliun, KPK ingin
pastikan tepat sasaran, efektif, dan efi sien," tegas Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron seusai
membahas rekomendasi mengenai subsidi upah di Jakarta, kemarin.
Turut hadir Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, dan
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Agus Susanto.
Ghufron mengatakan KPK akan mengawal program ini dan tidak dalam posisi menakuti.
Penekanannya ialah bagaimana program itu teralisasi sesuai perencanaan dan akuntabel.
"Maka KPK menekankan program ini agar basis data dari Kemenaker dipadankan dengan data
di Kemensos, penerima kartu prakerja di Kemenko Perekonomian, dan dari Ditjen Pajak. Untuk
memastikan apakah benar yang diklaim data BPJS Tenaga Kerja itu upah (penerima program
ini) di bawah Rp5 juta," paparnya.
Berdasarkan data keikutsertaan, program BPJS Ketenagakerjaan diikuti 58% pekerja. Berarti
terdapat 42% buruh yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan atau tidak merasakan
subsidi upah.
"Ini momentum untuk menambah kepesertaan BPJS dan apakah bisa setelah syarat penerima
subsidi ini diberikan kepada yang sudah berstatus peserta BPJS sebelum Juni 2020. Saya harap
dibolehkan atau bahkan ini menambah animo untuk masuk BPJS," ungkapnya.
Sementara itu, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menjelaskan rekomendasi mengenai
program insentif upah berisi penekanan mengenai validitas data penerima manfaat. Perlu cek
silang data yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan dengan data lainnya.
"Ini penting karena kriteria penerima punya upah di bawah Rp5 juta, padahal kita tahu
perusahaan yang memberikan data juga melaporkan PPh 21," katanya.
Ida Fauziah mengaku sudah menindaklanjuti rekomendasi KPK yang berisi tiga poin utama.
Intinya mengenai akuntabilitas dan memenuhi tata kelola pemerintahan yang baik secara materiil
maupun formal.
"Kami buat posko pengaduan dan sistem cek secara daring melalui portal Sisnaker, 130 ribu
yang bermasalah itu bisa melapor. Seluruh penerima manfaat yang masuk kriteria tapi terkendala
akan digabungkan ke batch 4 atau 5," pungkasnya. (Cah/P-5).
390
