Page 393 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 393
Menurut Ghufron, pemerintah harus terus memperbaharui data penerima subsidi. Sebab, tingkat
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih mencapai 58 persen. Sementara, penyaluran subsidi
ini menggunakan basis data BPJS Ketenagakerjaan. "Artinya apa, ada sekitar 52persen yang
tidak ma-suk," kata Ghufron.
Sementara Menaker Ida Fauziyah mengatakan pihaknya akan menyalurkan BSU ke 12,4 juta
data penerima subsidi tersebut dari BPJS Ketenagakerjaan. Sejauh ini, kata Ida, subsidi telah
disalurkan kepada sedikitnya 10,5 juta pekerja.
Ia menyampaikan, pertemuan ini dilakukan guna membahas proses penyaluran program
bantuan subsidi gaji terhadap pekerja.
Pertemuan juga diselenggarakan untuk menindaklanjuti pengelolaan penyaluran subsidi
tersebut. "Agar dilakukan secara akuntabel dan memenuhi tata kelola pemerintahan yang baik,"
kata Ida.
Diakui Ida, proses penyaluran juga mengalami kendala. Antara lain adanya duplikasi rekening,
rekening tutup, rekening pasif, tidak valid, rekening dibekukan, rekening tidak sesuai NIK, dan
rekening tidak terdaftar.
Atas kendala itu, Ida menyampaikan, pihaknya telah melaporkannya ke KPK Koordinasi juga
dilakukan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan bankpenyalur guna melakukan validasi data.
"Kamijugamem-buat posko pengaduan dan sistem cek secara online melalui portal Sisnaker,"
ucapnya.
Ida menyampaikan, pemerintah semula menargetkan subsidi bisa tersalurkan kepada 15,7 juta
pekerja dengan anggaran Rp37 triliun. Namun setelah dilakukan validasi oleh BPJS
Ketenagakerjaan, jumlah target tersebut mengerucut menjadi 12,4 juta data pekerja, (fin/arm)
392
