Page 416 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

Judul KPK Minta Data Penerima Dikroscek ke Ditjen Pajak
Nama Media Jawa Pos
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL Pg1&11
Jurnalis FAL
Tanggal 2020-10-03 05:36:00
Ukuran 319x335mmk
Warna Warna
AD Value Rp 354.090.000

News Value Rp 3.540.900.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
neutral - Pahala Nainggolan (Deputi Pencegahan KPK) Data (penerima, Red) harus berbasis NIK
supaya terjamin orangnya ada

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Itu semua dalam rangka memastikan
(program BSU, Red) efektif dan efisien

neutral - Nurul Ghufron (Wakil Ketua KPK) Bagi KPK, lebih baik mendampingi, memastikan setiap
rupiah sampai kepada rakyat

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Per 30 September terdapat 130.183 rekening
yang bermasalah

Ringkasan
Program bantuan subsidi upah (BSU) tidak luput dari monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK). Hasil pemantauan sementara, KPK meminta pemerintah mengkroscek data penerima BSU
ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Tujuannya memastikan bahwa penerima memang benar-
benar bergaji di bawah Rp 5 juta sesuai kriteria.

KPK MINTA DATA PENERIMA DIKROSCEK KE DITJEN PAJAK

JAKARTA, Jawa Pos - Program bantuan subsidi upah (BSU) tidak luput dari monitoring Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil pemantauan sementara, KPK meminta pemerintah
mengkroscek data penerima BSU ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Tujuannya memastikan
bahwa penerima memang benar-benar bergaji di bawah Rp 5 juta sesuai kriteria.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyatakan, penyaluran program tersebut
semestinya berbasis nomor induk kependudukan (NIK) dan dikroscek dengan data penerima
program bantuan lain. Salah satunya program kartu prakerja. "Data (penerima, Red) harus
berbasis NIK supaya terjamin orangnya ada," tuturnya di gedung KPK, Jakarta, kemarin (2/10)

415