Page 419 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

Judul KPK Kawal Subsidi Gaji hingga 2021
Nama Media Media Indonesia
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL Pg4
Jurnalis P-5
Tanggal 2020-10-03 05:25:00
Ukuran 285x207mmk
Warna Warna
AD Value Rp 178.125.000

News Value Rp 890.625.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
positive - Nurul Ghufron (Wakil Ketua KPK) KPK konsentrasi dalam mengawasi setiap rupiah yang
dianggarkan negara untuk pemulihan ekonomi nasional karena covid-19. Dalam program ini,
dengan anggaran Rp37 triliun, KPK ingin pastikan tepat sasaran, efektif, dan efisien

positive - Nurul Ghufron (Wakil Ketua KPK) Maka KPK menekankan program ini agar basis data
dari Kemenaker dipadankan dengan data di Kemensos, penerima kartu prakerja di Kemenko
Perekonomian, dan dari Ditjen Pajak. Untuk memastikan apakah benar yang diklaim data BPJS
Tenaga Kerja itu upah (penerima program ini) di bawah Rp5 juta
neutral - Nurul Ghufron (Wakil Ketua KPK) Ini momentum untuk menambah kepesertaan BPJS
dan apakah bisa setelah syarat penerima subsidi ini diberikan kepada yang sudah berstatus
peserta BPJS sebelum Juni 2020. Saya harap dibolehkan atau bahkan ini menambah animo untuk
masuk BPJS
negative - Pahala Nainggolan (Deputi Pencegahan KPK) Ini penting karena kriteria penerima
punya upah di bawah Rp5 juta, padahal kita tahu perusahaan yang memberikan data juga
melaporkan PPh 21

neutral - Ida Fauziah (Menteri Tenaga Kerja) Kami buat posko pengaduan dan sistem cek secara
daring melalui portal Sisnaker, 130 ribu yang bermasalah itu bisa melapor. Seluruh penerima
manfaat yang masuk kriteria tapi terkendala akan digabungkan ke batch 4 atau 5

Ringkasan

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan untuk cermat menyalurkan bantuan subsidi gaji. Program yang direncanakan
berlangsung hingga pertengahan 2021 itu akan diawasi secara ketat supaya nihil
penyelewengan.

418