Page 422 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 422
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menyebut ada jutaan pekerja yang tak lolos
verifikasi dan validasi sebagai penerima BLT subsidi gaji Rp 600.000 dari pemerintah. Menurut
Ida, awalnya anggaran yang dialokasikan untuk penerima bantuan subsidi upah adalah untuk
15,72 juta pekerja dengan total anggaran Rp 37,74 triliun.
REKENING BERMASALAH, JUTAAN PEKERJA GAGAL TERIMA BLT SUBSIDI GAJI
JAKARTA, - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menyebut ada jutaan pekerja
yang tak lolos verifikasi dan validasi sebagai penerima BLT subsidi gaji Rp 600.000 dari
pemerintah. Menurut Ida, awalnya anggaran yang dialokasikan untuk penerima bantuan subsidi
upah adalah untuk 15,72 juta pekerja dengan total anggaran Rp 37,74 triliun.
Namun berdasarkan data yang sudah divalidasi BPJS Ketenagakerjaan hingga 30 September
2020, hanya ada 12,4 juta pekerja yang layak untuk mendapatkan subsidi upah sehingga
terdapat selisih anggaran di situ. "Jika diketahui rekening yang tidak aktif lagi dan tidak bisa
disalurkan ke penerima program kami ikut saran KPK dan sudah seharusnya kami kembalikan
sisa anggaran ke kas negara," jelas Ida dilansir dari Antara, Sabtu (3/10/2020).
Namun hingga saat ini, menurut Ida, BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan validasi data.
"Begitu kami pastikan rekening itu benar-benar tidak aktif selanjutnya kami kembalikan ke kas
negara, tentu masih ada kesempatan ke Pak Agus (Dirut BPJS Ketenagakerjaan) untuk
menyerahkan data rekeningnya melakukan verifikasi data," ungkap Ida.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan para pemberi kerja masih ada
yang belum memberikan nomor rekening para pekerjanya, tercatat 900 ribu pekerja belum
menyerahkan rekening.
"Kami mendapat data 15,7 juta data pekerja, dari situ kami lakukan pengumpulan rekening para
peserta dan hingga akhir september jumlah rekening yang masuk ke Jamsostek adalah 14,8 juta,
masih ada 900 ribu yang belum mengirimkan rekening antara lain karena kondisi geografis
berada di daerah terpencil," kata Agus.
Ketiadaan rekening itu menyulitkan koordinasi dan masih banyak juga pekerja yang menerima
upah tunai sehingga tidak memiliki rekening. Selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan menggunakan
3 lapisan validasi data.
"Dari 14,8 juta rekening yang masuk, kami lakukan validasi secara berlapis, ada 3 lapis yang
kami lakukan pertama validasi dengan perbankan tersebar di 128 bank untuk mencocokkan
apakah nomor rekening dan nama yang dikirim ke kami sesuai dengan terdaftar di bank, kalau
tidak valid kami kembalikan ke perusahaan," ungkap Agus.
Lapisan kedua adalah BPJS Ketenagakerjaan mengecek apakah para pekerja itu benar-benar
pekerja yang upahnya di bawah Rp 5 juta dan merupakan anggota BPJS Ketenagakerjaan aktif
hingga Juni 2020.
"Bila tidak valid kita drop, setelah valid, kita lakukan validasi lapis 3," tambah Agus.
Validasi ke-3 adalah terkait ketunggalan data, artinya seorang pekerja memiliki 1 Nomor Induk
Kependudukan (NIK), 1 nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan 1 nomor rekening bank.
"Akhirnya hanya ada 12,4 juta nomor rekening yang valid dan kami serahkan ke Kemenaker
untuk diproses lebih lanjut. Artinya dari 14,8 juta data yang masuk valid 12,4 juta yang valid.
Ada 2,4 juta data yang tidak diteruskan, tidak bisa diproses," jelas Agus.
421
