Page 417 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

Sebagaimana diketahui, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp 37,74 triliun untuk BSU.
Bantuan mulai disalurkan akhir Agustus lalu kepada pekerja. Salah satu syarat penerima adalah
gaji di bawah Rp 5 juta. Dari kriteria itu, pemerintah menargetkan 15.725.232 pekerja sebagai
penerima manfaat bantuan tersebut. Besarannya Rp 600 ribu per bulan selama 4 bulan dan
dibayarkan setiap dua bulan.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghu-fron menambahkan, pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap
rupiah uang negara dari program tersebut tepat sasaran. Karena itu, pihaknya meminta data
penerima BSLJ tidak hanya berdasar data BPJS Ketenagakerjaan Namun dipadankan dengan
data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di Kementerian Sosial (Kemensos).

Selain itu, data penerima semestinya dipadukan dengan data penerima kartu prakerja di
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan data perpajakan. "Itu semua dalam rangka
memastikan (program BSU, Red) efektif dan efisien," ucap Ghufron dalam konferensi pers
bersama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Ghufron menegaskan, langkah pemantauan tersebut sekaligus menjawab pertanyaan publik
tentang kinerja KPK yang selalu mendampingi program pemerintah. Menurut dia, pendampingan
semacam itu lebih baik daripada menangkap. "Bagi KPK, lebih baik mendampingi, memastikan
setiap rupiah sampai kepada rakyat," tuturnya.

Sementara itu, Ida Fauziyah menyebutkan, realisasi penyaluran BSU per 30 September sebanyak
Rp 14,884 triliun. Uang tersebut disalurkan kepada 12,4 juta pekerja. Tahap pertama, penyaluran
dilakukan dalam lima gelombang. Nah, untuk gelombang kelima, realisasi penerima masih dalam
proses penghitungan dan diperkirakan selesai dalam beberapa hari ini.

Ida mengungkapkan, ada beberapa kendala dalam penyaluran BSU. Di antaranya rekening
penerima bantuan yang bermasalah. Misalnya, rekening duplikasi, tutup, tidak valid, dibekukan,
hingga tidak sesuai NIK Kendala lain adalah data yang dikirim BPJS tidak lengkap. "Per 30
September terdapat 130.183 rekening yang bermasalah," imbuh dia.

Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) memvalidasi data para guru honorer maupun
tenaga kependidikan di madrasah dan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN).

Itu seiring dengan kebijakan pemerintah memperluas sasaran penerima program subsidi gaji
untuk para guru honorer.

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kemenag Muhammad Zain
menjelaskan, proses validasi data di antaranya bertujuan untuk memastikan nomor rekening
para guru dan tenaga kependidikan. Data terkini di Simpatika Kemenag menunjukkan bahwa
guru honorer di madrasah mencapai 617.467 orang. (tyo/wan/c9/fal)

caption-

PENCEGAHAN: Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Menaker Ida Fauziyah menjelaskan
penyaluran bantuan subsidi upah di gedung KPK kemarin.

416