Page 557 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

Judul BP2MI Nilai Tanpa Peran Pemda, Penempatan PMI Nonprosedural
Semakin Banyak
Nama Media tribunnews.com
Newstrend PMI Ilegal
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/02/bp2mi-nilai-tanpa-
peran-pemda-penempatan-pmi-nonprosedural-semakin-banyak
Jurnalis Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Tanggal 2020-10-02 10:26:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Benny Rhamdani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) Adanya UU
no 18 tahun 2017 yang menggantikan UU no 39 tahun 2004, telah berdampak pada terjadinya
perubahan tata kelola Pelindungan dan Penempatan PMI. Dimana pada UU sebelumnya,
pemerintah daerah sama sekali tidak terlibat dalam tata kelola penempatan dan pelindungan
PMI

positive - Benny Rhamdani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) Apabila tidak
terdapat penguatan peran Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa dalam pelaksanaan tata kelola
penempatan dan pelindungan PMI, maka akan semakin banyak lagi pengiriman PMI secara
nonprosedural dengan kualitas kompetensi yang rendah, sehingga akan menimbulkan kasus-
kasus PMI di negara-negara tujuan penempatan

positive - Benny Rhamdani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) Dalam
memberantas sindikat pengiriman PMI secara ilegal ini membutuhkan kerja-kerja kolaborasi,
serta dukungan dari seluruh stakeholder termasuk pemerintah daerah. Disamping itu, BP2MI
juga segera memetakan daerah yang menjadi kantong-kantong PMI, pola perekrutan dan pola
pengiriman PMI secara illegal ke negara-negara tujuan penempatan
positive - Tito Karnavian (Mendagri) Dengan kerjasama yang erat antara BP2MI dengan
pemerintah daerah ke depannya, diharapkan PMI dan keluarganya dapat terlindungi secara
maksimal. Utamanya, mereka dapat meningkatkan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarga,
serta berkontribusi pada bangsa dan negara

Ringkasan

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyoroti
maraknya penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural. Menurut Benny,
perlu kerja sama dan koordinasi antara Kementerian/Lembaga terkait, utamanya seluruh jajaran
pemerintah daerah dalam membongkar praktik nonprosedural tersebut.

556