Page 558 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

BP2MI NILAI TANPA PERAN PEMDA, PENEMPATAN PMI NONPROSEDURAL
SEMAKIN BANYAK
JAKARTA - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani
menyoroti maraknya penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural.

Menurut Benny, perlu kerja sama dan koordinasi antara Kementerian/Lembaga terkait, utamanya
seluruh jajaran pemerintah daerah dalam membongkar praktik nonprosedural tersebut.

Hal itu disampaikan Benny saat bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito
Karnavian, di Jakarta, Kamis (1/10/2020).

"Adanya UU no 18 tahun 2017 yang menggantikan UU no 39 tahun 2004, telah berdampak pada
terjadinya perubahan tata kelola Pelindungan dan Penempatan PMI. Dimana pada UU
sebelumnya, pemerintah daerah sama sekali tidak terlibat dalam tata kelola penempatan dan
pelindungan PMI," kata Benny Rhamdani.

Dalam UU 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, lanjut Benny, telah
memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota
dan Desa, yang diamanatkan pada pasal 40, 41, dan 42.

Benny menjelaskan, namun dalam kenyataannya, masih banyak Pemerintah Daerah yang belum
memahami mandat dari UU No 18 tahun 2017 tersebut.

Adapun beberapa hal yang perlu segera dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah: pertama,
memfasilitasi pendidikan dan pelatihan melalui BLKLN yang berkualitas, hal ini untuk mendukung
kebijakan pembebasan biaya pelatihan bagi calon PMI.

Kedua, memfasilitasi berdirinya LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap) yang merupakan sentra
pelayanan bagi PMI yang terdiri dari beberapa unsur instansi terkait, seperti : Imigrasi,
Kepolisian, Dukcapil, Dinas Ketenagakerjaan, BPJS dan BP2MI.

Ketiga, mengawasi kualitas LPK (swasta) di daerah, sehingga akan menghasilkan calon PMI yang
mempunyai kompetensi.

Keempat, melakukan edukasi dan sosialisasi bagi calon PMI di daerahnya. Kelima, melakukan
pemberdayaan bagi PMI yang telah selesai bekerja di negara penempatan. Keenam,
pembentukan Peraturan Daerah yang mendukung pelindungan terhadap PMI.

"Apabila tidak terdapat penguatan peran Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa dalam pelaksanaan
tata kelola penempatan dan pelindungan PMI, maka akan semakin banyak lagi pengiriman PMI
secara nonprosedural dengan kualitas kompetensi yang rendah, sehingga akan menimbulkan
kasus-kasus PMI di negara-negara tujuan penempatan," papar Benny.

Untuk mencegah pengiriman PMI secara illegal ini, BP2MI telah membentuk Satgas
Pemberantasan Sindikat pengiriman PMI secara illegal yang di-launching pada Hari Kemerdekaan
RI tanggal 17 Agustus 2020 lalu.

"Dalam memberantas sindikat pengiriman PMI secara ilegal ini membutuhkan kerja-kerja
kolaborasi, serta dukungan dari seluruh stakeholder termasuk pemerintah daerah. Disamping
itu, BP2MI juga segera memetakan daerah yang menjadi kantong-kantong PMI, pola perekrutan
dan pola pengiriman PMI secara illegal ke negara-negara tujuan penempatan," ujar Benny.

Mendagri Tito Karnavian mendukung penuh upaya BP2MI untuk bersinergi dan memberantas
sindikat pengiriman PMI secara ilegal, yang akan dituangkan ke dalam MoU (Memorandum of
Understanding) antara BP2MI dan Kementerian Dalam Negeri.

557