Page 107 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 107
Kenaikan 5,1 persen setara dengan Rp 225.667. Keputusan ini, kata Anies, mempertimbangkan
sentimen positif dari kajian dan proyeksi Bank Indonesia bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi
Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen. Sementara, inflasi
akan terkendali pada posisi 3 persen (2-4 persen) dan proyeksi Institute For Development of
Economics and Finance (Indef) yang memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia
tahun 2022 sebesar 4,3 persen.
Selain itu, kenaikan UMP ini juga berdasarkan kajian ulang bersama sejumlah pemangku
kepentingan di Jakarta. Sehingga UMP DKI Jakarta 2022 adalah Rp 4.641.854.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) buka suara terkait langkah perubahan kebijakan
upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan
menaikkan UMP menjadi 5,1 persen.
Keputusan Anies itu kemudian berbuah polemik. Kendati disambut gembira para buruh, giliran
kalangan pengusaha yang menentang kebijakan pengupahan tersebut.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai langkah Anies itu melanggar peraturan
Kemnaker. Tak cuma itu, Anies juga disebut bermanuver untuk pemilihan presiden 2024.
Kemnaker pun kembali mengingatkan bahwa ketentuan kenaikan UMP 2022 mesti mengacu PP
Nomor 36 Tahun 2021 yang merupakan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja.
"Sikap kita adalah penetapan Upah Minimum (UM) harus tetap mengacu pada PP Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan," kata Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadhly Harahap,
dalam keterangan tertulis, Selasa (21/12).
Menurut Chairul, ketentuan yang dimuat aturan tersebut telah berdasarkan kesepakatan unsur
pemerintah, buruh dan pengusaha. Atas dasar itu, ia mengingatkan agar kepala daerah harus
mengacu pada beleid tersebut.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bakal mengawal pelaksanaan pengupahan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.
Pengawasan dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan
seluruh Indonesia. Dengan demikian, semua kepala daerah diwajibkan mengikuti aturan tersebut
dalam menetapkan aturan upah minimum provinsi (UMP).
"Pemerintah konsisten menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan
mewajibkan semua kepala daerah untuk melakukan hal yang sama," jelas Dirjen PHI dan Jamsos
Kemnaker Indah Anggoro Putri seperti dikutip dari keterangan resmi Kemnaker, Jumat (24/12).
Indah Anggoro Putri mengatakan, dalam pengawalan aturan pengupahan nantinya Dinas
Ketenagakerjaan wajib memberikan pemahaman pada pengusaha dan pekerja. Penjelasan ini
terutama bahwa UMP merupakan safety net khusus tenaga kerja yang kurang dari 12 bulan
masa kerjanya.
Sementara pekerja yang sudah lebih dari 12 bulan masa kerja, diberlakukan ketentuan struktur
skala upah. Putri mengatakan, apabila terjadi perselisihan, Dinas Ketenagakerjaan bakal
mendorong dilakukannya perundingan bipartit hingga tripartit.
106
