Page 109 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 109
PATOK UMP WAJIB PAKAI PP 36
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa semua kepala daerah wajib
menerapkan aturan turunan UU Cipta Kerja dalam menetapkan upah minimum provinsi (UMP)
2022. Aturan yang dimaksud adalah PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Penegasan Kemnaker sekaligus menjawab kisruh revisi UMP yang dilakukan Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan.
Diketahui, Anies merevisi sendiri peraturan gubernur soal kenaikan UMP dari semula Rp 37 ribu
menjadi Rp 200 ribu, sehingga UMP DKI menjadi Rp 4,6 juta.
"Pemerintah konsisten untuk menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan
mewajibkan semua kepala daerah untuk melakukan hal yang sama," kata Dirjen PHI dan Jamsos
Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam ketrangannya, Jumat (24/12).
Indah mengatakan, bahwa dalam mengawal pelaksanaan pengupahan, dinas ketenagakerjaan
wajib memberikan pemahaman kepada pengusaha dan pekerja/buruh bahwa upah minimum
(UMP dan UMK) adalah safety net yang diberikan kepada tenaga kerja yang bekerja kurang dari
12 bulan.
"Sedangkan, tenaga kerja yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan diberlakukan ketentuan
struktur dan skala upah," jelasnya.
Indah menekankan, ketika terjadi perselisihan mengenai pengupahan, dinas ketenagakerjaan
mesti mendorong pihak yang berselisih untuk berdialog secara bipartit maupun tripartit.
"Pemerintah daerah wajib mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian
permasalahan terkait ketenagakerjaan," ujarnya.
Putri menambahkan, bahwa selain upah minimum, saat ini pemerintah harus mendorong
implementasi struktur dan skala upah di perusahaan-perusahaan.
"Pemerintah wajib memediasi perusahaan/ pemberi kerja untuk segera menyusun dan
menetapkan struktur skala upah dan melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi,
pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan," terangnya.
Dalam hal pembinaan teknis telah dilakukan secara optimal dan belum membuahkan hasil sesuai
yang diharapkan, lanjut Putri, maka dilakukan pengawasan teknis.
"Pengawasan teknis meliputi dampak pelaksanaan kewenangan bidang ketenagakerjaan yang
sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah melakukan pengawasan teknis
melaluireviu, monitoring, dan evaluasi," tuturnya.
Jika pengawasan teknis tersebut belum membuahkan hasil, lanjut Indah, maka dilakukan
tahapan teknis selanjutnyaberupa pemeriksaan reguler dan/atau pemeriksaan khusus.
"Dari hasil pemeriksaan yang terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan maka untuk
selanjutnya digunakan oleh pemerintah menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan," pungkasnya. (der/ftn)
108
