Page 108 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 108
Judul Patok UMP Wajib Pakai PP 36
Nama Media Bengkulu Ekspress
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg8
Jurnalis fin
Tanggal 2021-12-26 11:16:00
Ukuran 232x66mmk
Warna Warna
AD Value Rp 16.240.000
News Value Rp 48.720.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah konsisten untuk
menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan mewajibkan semua kepala
daerah untuk melakukan hal yang sama
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Sedangkan, tenaga kerja yang
sudah bekerja lebih dari 12 bulan diberlakukan ketentuan struktur dan skala upah
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah daerah wajib
mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian permasalahan terkait ketenagakerjaan
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah wajib memediasi
perusahaan/ pemberi kerja untuk segera menyusun dan menetapkan struktur skala upah dan
melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan
pengembangan
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pengawasan teknis meliputi
dampak pelaksanaan kewenangan bidang ketenagakerjaan yang sudah diserahkan kepada
pemerintah daerah, maka pemerintah melakukan pengawasan teknis melaluireviu, monitoring,
dan evaluasi
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dari hasil pemeriksaan yang
terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan maka untuk selanjutnya digunakan oleh pemerintah
menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa semua kepala daerah wajib
menerapkan aturan turunan UU Cipta Kerja dalam menetapkan upah minimum provinsi (UMP)
2022. Aturan yang dimaksud adalah PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Penegasan
Kemnaker sekaligus menjawab kisruh revisi UMP yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan.
107
