Page 80 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021

Pengupahan pada 2022 Sesuai PP No. 36, Kami merangkum informasi terbaru ini dari Beragam
sumber untuk kami sajikan ke pengunjung setia kami.
Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Dinas
Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi se-Indonesia siap untuk mengawal pelaksanaan
pengupahan di tahun 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.

"Pemerintah konsisten untuk menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan
mewajibkan semua kepala daerah untuk melakukan hal yang sama," kata Dirjen PHI dan Jamsos
Kemnaker Indah Anggoro Putri, dalam keterangannya, Sabtu (25/12).

Indah Anggoro Putri mengatakan, dalam mengawal pelaksanaan pengupahan, dinas
ketenagakerjaan wajib memberikan pemahaman kepada pengusaha dan pekerja atau buruh
bahwa upah minimum (UMP dan UMK) adalah safety net yang diberikan kepada tenaga kerja
yang bekerja kurang dari 12 bulan. "Adapun tenaga kerja yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan
diberlakukan ketentuan struktur dan skala upah," ucapnya.

Sedangkan ketika ada perselisihan mengenai pengupahan, Dirjen Putri meminta dinas
ketenagakerjaan untuk mendorong pihak-pihak yang berselisih untuk berdialog secara bipartit
maupun tripartit. Dirjen Putri menambahkan, selain Upah Minimum (UM), saat ini pemerintah
harus mendorong implementasi struktur dan skala upah di perusahaan-perusahaan.

"Pemerintah wajib memediasi perusahaan/pemberi kerja untuk segera menyusun dan
menetapkan struktur skala upah, dan melakukan pembinaan teknis melalui fasilitasi, konsultasi,
pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan," jelasnya.

Dalam hal pembinaan teknis telah dilakukan secara optimal dan belum membuahkan hasil sesuai
yang diharapkan, lanjut Dirjen Putri, maka dilakukan pengawasan teknis. Pengawasan teknis
meliputi dampak pelaksanaan kewenangan bidang ketenagakerjaan yang sudah diserahkan
kepada pemerintah daerah, maka pemerintah melakukan pengawasan teknis melalui reviu,
monitoring, dan evaluasi.

Jika pengawasan teknis tersebut belum membuahkan hasil, maka dilakukan tahapan teknis
selanjutnya berupa pemeriksaan reguler atau pemeriksaan khusus atau investigatif.
"Dari hasil pemeriksaan yang terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan maka untuk
selanjutnya digunakan oleh pemerintah menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan," pungkasnya.

Repost for: AEOmedia.com

79