Page 81 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 81
Judul Pemeritah Siap Kawal Pengupahan 2022, Perusahaan yang Mampu
Dihimbau agar Bayar UMP di Atas Penetapan Gubernur
Nama Media wartausaha.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://wartausaha.com/pemeritah-siap-kawal-pengupahan-2022-
perusahaan-yang-mampu-dihimbau-agar-bayar-ump-di-atas-
penetapan-gubernur
Jurnalis Redaksi_WU
Tanggal 2021-12-26 14:11:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah konsisten untuk
menerapkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan mewajibkan semua kepala
daerah untuk melakukan hal yang sama
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pemerintah daerah wajib
mengedepankan mekanisme tripartit dalam penyelesaian permasalahan terkait ketenagakerjaan
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dari hasil pemeriksaan yang
terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan maka untuk selanjutnya digunakan oleh pemerintah
menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendag) dan
Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi se-Indonesia siap untuk mengawal
pelaksanaan pengupahan di tahun 2022, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan.
PEMERITAH SIAP KAWAL PENGUPAHAN 2022, PERUSAHAAN YANG MAMPU
DIHIMBAU AGAR BAYAR UMP DI ATAS PENETAPAN GUBERNUR
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendag) dan
Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi se-Indonesia siap untuk mengawal
pelaksanaan pengupahan di tahun 2022, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan.
80
