Page 90 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 90
Dari kabar yang beredar, alasan rencana mogok adalah soal pemangkasan gaji yang dilakukan
manajemen Pertamina.
Pekerja yang tergabung dalam PSPPB mengklaim memahami situasi perusahaan di tengah
pandemi Covid-19. Namun yang dipersoalkan pekerja adalah pemangkasan gaji justru dilakukan
ketika perusahaan membukukan kinerja positif.
FSPBB menyebut, situasi pandemi Covid-19 dan diberlakukannya kebijakan bekerja dari rumah
(work from home) tidak bisa jadi alasan pemotongan penghasilan para karyawan.
Di sisi lain yang membuat pekerja kecewa adalah gaji dan tunjangan direksi yang tidak dipotong.
FSPPB menuntut manajemen Pertamina membayarkan gaji karyawan sesuai dengan PKB
(Perjanjian Kerja Bersama).
Isi surat FSPPB Berdasarkan surat pemberitahuan rencana mogok itu, ada lima poin yang
menjadi alasan aksi tersebut dilakukan.
Pertama, tidak tercapainya kesepakatan untuk melakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di
Pertamina antara pengusaha dan pekerja yang diwakili oleh FSPPB.
Kedua, pengusaha dan pekerja yang diwakili oleh FSPPB gagal melakukan perundingan. Ketiga,
tidak adanya itikad baik dari Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati untuk membangun
industrial peace atau hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
Keempat, tidak diindahkannya berbagai upaya damai yang sudah ditempuh oleh FSPPB.
Serta kelima, diabaikannya tuntutan kepada Menteri BUMN untuk mengganti Direktur Utama
Pertamina Nicke Widyawati dengan yang lebih baik.
TPPI FSPPB dalam suratnya menegaskan waktu mogok kerja dapat dihentikan sebelum jangka
waktu yang disampaikan apabila tuntutan yang disampaikan dalam surat kepada Menteri BUMN
telah dipenuhi. Bisa pula dengan perusahaan bersedia melakukan perundingan berdasarkan
syarat-syarat yang pernah FSPPB sampaikan kepada Direktur SDM Pertamina pada agenda pra
perundingan PKB yang berlangsung di Cirebon pada tanggal 8-10 Desember 2021.
Sabotase ke pemerintah Sebelumnya Sekjen Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Tri Sasono
mengkritik rencana tersebut. Menurut Tri, aksi ini bisa berdampak pada pasokan dan distribusi
BBM untuk masyarakat.
Sebab, di penghujung tahun ini, banyak masyarakat yang akan melakukan mobilitas, dan
tentunya membutuhkan kesiapsiagaan dari pertamina dalam hal ketercukupan BBM.
"FSP BUMN Bersatu meminta kepada para pekerja di Pertamina untuk tidak melakukan
pemogokan, apalagi ini sudah mendekati masa liburan panjang di mana stok BBM harus cukup
tersedia," kata Tri dalam keterangan yang diperoleh Kompas.com, Kamis (23/12/2021).
Tri melanjutkan, tujuan dari perjuangan pekerja adalah hak-hak normatif untuk kesejahteraan
para pekerja bukan untuk tujuan meminta mencopot direktur utama Pertamina. Pergantian
direksi di BUMN bukan lagi ranah dari serikat pekerja tapi merupakan hak dari pemegang saham
dalam hal ini Kementerian BUMN.
"Ini (mogok kerja) bisa dikatakan sebagai bentuk sabotase kepada pemerintah," kata Tri.
"Apalagi dengan ancaman pemogokan di Pertamina. Ini sudah sangat kontraproduktif nantinya,"
lanjutnya. (Kompas.com/Tribunnews.com).
89
