Page 94 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 94

"Semua benefit yang diperoleh pekerja masih berjalan normal seperti sebelum pandemi," ujar
              Senior Vice President Human Capital Development Pertamina, Tajudin Noor, dalam keterangan
              tertulis, Minggu (26/12).

              Dirinya menambahkan, Pertamina tengah meninjau ulang rencana menerapkan agile working.
              Kebijakan itu dimunculkan dengan dalih adaptasi menyambut pascapandemi Covid-19.

              Tajudin  berkilah,  fleksibilitas  ini  ditawarkan  untuk  kenyamanan  bagi  pekerja  dengan
              menawarkan opsi bekerja dari kantor ( work from office /WFO) atau dari rumah ( work from
              home  /WFH).  "Yang  diharapkan  bisa  memberikan  kinerja  lebih  baik."  Meski  demikian,  tidak
              semua  pekerja  bakal  mendapatkan  penawaran  WFH.  Kebijakan  itu  hanya  menyasar  jenis
              pekerjaan tertentu, seperti penyusunan strategi, pemikiran konseptual, analisis, dan taktikal.

              "Dalam  membuat  kebijakan  ini,  prinsip  dasarnya  adalah  pekerja  harus  secara  sukarela
              menyetujui pemotongan upah tersebut, baru dapat memilih untuk WFH," imbuhnya.

              Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) sebelumnya berencana melakukan mogok
              kerja pada 29 Desember 2021 dan 7 Januari 2022. Aksi ini, yang diklaim akan dilakukan seluruh
              buruh, dipicu salah satunya oleh rencana pemotongan gaji imbas kebijakan agile working.

              Perseteruan  serikat  pekerja  (SP)  dengan  direksi  Pertamina  sempat  dimediasi  Kementerian
              Ketenagakerjaan (Kemenaker). Ada beberapa kesepakatan yang dihasilkan, di antaranya kedua
              pihak bakal menjajaki komunikasi dalam menyelesaikan persoalan yang ada.

              "Audiensi  tersebut  menghasilkan  sejumlah  titik  persoalan,  di  antaranya  konsultasi  dan
              komunikasi  antarpihak  [yang]  masih  perlu dioptimalkan,"  ucap  Dirjen  Perselisihan  Hubungan
              Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker, Indah Anggoro Putri, dalam pernyataannya, Kamis
              (23/12).

              Selain itu, Kemenaker berjanji, akan mencermati insentif sesuai isu perjanjian kerja bersama
              (PKB) serta memperkuat persepsi soal kewenangan masing-masing sesuai ketentuan berlaku.

                                                            \


































                                                           93
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99