Page 92 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 DESEMBER 2021
P. 92

Tajudin  menjelaskan  pihaknya  sedang  melakukan  review  atas  program  agile  working,  yaitu
              pekerja Pertamina Holding di kantor pusat yang bertugas dan pekerjaannya dapat dilakukan dari
              rumah.  Sebelumnya,  ada  rencana  aksi  mogok  yang  diwacanakan  Federasi  Serikat  Pekerja
              Pertamina Bersatu (FSPPB). Aksi mogok kerja akan mulai dilakukan pada 29 Desember hingga 7
              Januari 2022.

              Selain  berencana  mogok  kerja,  FSPPB  juga  meminta  Menteri  BUMN  Erick  Thohir  memecat
              Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, sosok yang namanya masuk dalam daftar wanita
              paling berpengaruh versi Majalah Forbes.

              FSPPB  mengklaim  telah  melayangkan  surat  kepada  manajemen  Pertamina  dan  Menteri
              Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  pada  20  Desember  2021  terkait  rencana  aksi  mogok  kerja
              tersebut. Surat itu juga ditembuskan ke Erick Thohir.

              Pemberitahuan  rencana  mogok  kerja  itu  disampaikan  serikat  pekerja  melalui  Surat  dengan
              Nomor  113/FSPPB/XII/2021-TH  bertanggal  17  Desember  2021  yang  ditandatangani  Presiden
              FSPPB Arie Gumilar dan Sekretaris Jenderal FSPPB Sutrisno.

              Belakangan, Kementerian Ketengakerjaan membantu melakukan mediasi antara FSPPB dengan
              manajemen Pertamina. Sebagaimana disampaikan komisaris utamanya, Basuki Tjahaja Purnama
              alias Ahok, Pertamina juga memenuhi tuntutan FSPPB untuk membatalkan pemotongan gaji.
              Sementara itu, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
              menyatakan,  rencana  pemotongan  gaji  karyawan  Pertamina  tidak  jadi  dilakukan.  Hal  ini
              dikatakan Ahok usai bertemu dengan dewan direksi Pertamina pada Kamis (23/12/2021). Salah
              satu bahasan dalam pertemuan tersebut adalah rencana pemotongan gaji karyawan.

              "Sudah tidak terapkan," kata Ahok singkat saat dihubungi Kompas.com.

              Ahok juga menuturkan, keputusan tersebut akan disosialisasikan melalui media massa. Dewan
              direksi bakal menjelaskan secara rinci mengenai hal tersebut. Sebab, pemotongan gaji tidak bisa
              dijadikan alasan sebagai efisiensi perseroan.

              "Direksi akan jawab ke media. Tidak jadi (ada pemotongan gaji)," beber Ahok.


































                                                           91
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97