Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 108
Judul Bipartit Belum Satu Kata
Nama Media Kompas
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg9
Jurnalis Age
Tanggal 2020-08-01 06:00:00
Ukuran 203x270mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 167.475.000
News Value Rp 502.425.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Benny Rusli (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional) Kemungkinan akan dicari
jalan tengah yang bisa diterima kedua belah pihak (buruh dan pengusaha). Kami belum tahu
akan seperti apa nanti drafnya. Kami harap jangan kembali ke draf awal. Sebab, apa gunanya
pertemuan-pertemuan ini kalau hasilnya sama?
negative - Anton J Supit (Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan
Industrial) Memang iklim investasi yang baik tidak semata-mata terkait aspek tenaga kerja.
Tetapi, yang sering kali disoroti investor adalah isu ketenagakerjaan, apalagi pesangon kita itu
salah satu yang tertinggi di dunia. Kalau mau kembali ke status quo, sebelum Covid-19 saja
investasi sudah tidak seimbang dengan penciptaan lapangan kerja yang kita butuhkan. Artinya,
mau kita ubah atau kita biarkan keadaannya seperti ini?
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pembahasan berjalan lancar. Semua pihak
aktif mengemukakan aspirasi, pengusaha maupun serikat pekerja. Pemerintah memahami
persoalan yang menjadi aspirasi pengusaha dan buruh
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Partai kompromi.
Artinya, semuanya sudah kompromi, sudah ada kesepakatan
Ringkasan
Setelah melalui sembilan kali rapat sepanjang 8-23 Juli 2020, forum tripartit yang terdiri dari
perwakilan pekerja, pengusaha, dan pemerintah rampung membahas pasal-pasal di klus-ter
ketenagakerjaan Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja. Namun, ada sejumlah pasal
yang gagal disepakati pengusaha dan buruh.
BIPARTIT BELUM SATU KATA
JAKARTA, KOMPAS - Setelah melalui sembilan kali rapat sepanjang 8-23 Juli 2020, forum tripartit
yang terdiri dari perwakilan pekerja, pengusaha, dan pemerintah rampung membahas pasal-
pasal di klus-ter ketenagakerjaan Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja. Namun,
ada sejumlah pasal yang gagal disepakati pengusaha dan buruh.
107
