Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020

Pembahasan itu melibatkan enam serikat pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo),
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, serta 10 ke-menterian dan lembaga pemerintah.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional Benny Rusli, saat dihubungi Jumat (31/7/2020),
mengatakan, masih ada perbedaan sudut pandang antara buruh dan pengusaha.

Sejumlah pasal yang dinilai buruh mendegradasi hak dan kesejahteraannya justru dipandang
pengusaha memperbaiki iklim berusaha dan menarik investasi di tengah pandemi Co-vid-19.
Keputusan akhir ada di tangan pemerintah sebelum draf usulan diserahkan kepada DPR pekan
depan.

"Kemungkinan akan dicari jalan tengah yang bisa diterima kedua belah pihak (buruh dan
pengusaha). Kami belum tahu akan seperti apa nanti drafnya. Kami harap jangan kembali ke
draf awal. Sebab, apa gunanya pertemuan-pertemuan ini kalau hasilnya sama?" ujarnya.
Pasal yang belum disepakati buruh dan pengusaha misalnya ketentuan tentang hak uang atau
pesangon buruh saat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diatur dalam Pasal 161-172
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam draf awal RUU Cipta Kerja, beberapa pasal hak pesangon saat PHK dihapus, misalnya
pekerja yang mundur dari pekerjaan (resign) tidak bisa meminta uang penggantian hak. Ahli
waris pekerja yang meninggal juga tidak bisa mendapat hak pesangon pekerja bersangkutan.

Akan tetapi, beberapa pasal disepakati perwakilan buruh dan pengusaha, seperti soal posisi
tawar buruh dalam mekanisme PHK yang disepakati tidak boleh mengesampingkan posisi serikat
pekerja. PHK se-wenang-wenang juga tidak diperbolehkan, seperti PHK tanpa memberi surat
peringatan.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Elly Rosita mengatakan, perwakilan
pengusaha juga menerima usulan buruh untuk tidak menghapus keberadaan Pasal 59 UU
13/2003. Pasal itu mengatur batasan syarat waktu dan pengaturan peijanjian kerja waktu
tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak Implikasi penghapusan pasal ini, pekerja berpotensi
dikontrak terus-menerus dalam jangka waktu panjang tanpa kejelasan status bekerja tetap.

Buruh dan pengusaha, ujarnya, juga sepakat bahwa formula upah minimum diatur lebih lanjut
dalam rancangan peraturan pemerintah dan pembahasannya harus melibatkan serikat pekerja.

Lapangan kerja

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J Supit
berpendapat, ada pasal yang disepakati bersama, ada yang tidak Namun, berhubung inti
pertemuan itu adalah pembahasan, maka pasal yang gagal mencapai titik temu akan diserahkan
kepada pemerintah dan DPR untuk dibahas sesuai mekanisme perundangan.

Anton menambahkan, maksud RUU Cipta Kerja adalah menciptakan lapangan kerja sebanyak
mungkin dengan menarik investor. Pandemi Co-vid-19 yang membuat banyak sektor usaha
terpuruk pun menjadi pendorong.

"Memang iklim investasi yang baik tidak semata-mata terkait aspek tenaga kerja. Tetapi, yang
sering kali disoroti investor adalah isu ketenagakerjaan, apalagi pesangon kita itu salah satu
yang tertinggi di dunia. Kalau mau kembali ke status quo, sebelum Covid-19 saja investasi sudah
tidak seimbang dengan penciptaan lapangan kerja yang kita butuhkan. Artinya, mau kita ubah
atau kita biarkan keadaannya seperti ini?" kata Anton.

Indonesia berpeluang menerima relokasi investasi dari negara lain, khususnya Amerika Serikat
dan Jepang, di tengah pandemi Covid-19. Namun, lanjut Anton, pengalaman selama ini

108