Page 113 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 113
Judul Tsunami PHK?
Nama Media kumparan.com
Newstrend Dampak Virus Corona
Halaman/URL https://kumparan.com/asep-totoh/tsunami-phk-1tuWqcdlbTL
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-08-01 04:12:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Di tengah upaya Pemerintah untuk melakukan percepatan terhadap pemberantasan Pandemi
Covid-19, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak pandemi Covid-19
terus meningkat. Angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan merumahkan karyawan akibat
pandemi virus corona atau Covid-19 menurut data pengusaha diperkirakan sudah ada 6,4 juta
karyawan yang di PHK dan 2,9 juta orang yang dirumahkan.
TSUNAMI PHK?
Konten kiriman user Di tengah upaya Pemerintah untuk melakukan percepatan terhadap
pemberantasan Pandemi Covid-19, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai
dampak pandemi Covid-19 terus meningkat. Angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan
merumahkan karyawan akibat pandemi virus corona atau Covid-19 menurut data pengusaha
diperkirakan sudah ada 6,4 juta karyawan yang di PHK dan 2,9 juta orang yang dirumahkan.
PHK yang tengah marak akhir-akhir ini, sebagai dampak berlanjutnya wabah corona telah
memukul sektor ekonomi baik perusahaan besar hingga kecil, swasta maupun perusahaan plat
merah. Gelombang PHK tak hanya dialami pekerja Indonesia. Namun, hal ini juga menimpa
negara-negara di dunia.
Organisasi Buruh Internasional (ILO) melaporkan, 81 persen dari tenaga kerja global yang
berjumlah 3,3 miliar, atau 2,67 miliar saat ini terkena dampak penutupan tempat kerja. ILO
memperkirakan, krisis virus corona pada kuartal II 2020 dapat mengurangi 6,7 persen jam kerja
di tingkat global, atau setara dengan 195 juta pekerja penuh waktu. Bahkan menurut ILO,
wabah virus corona merupakan krisis global terburuk sejak Perang Dunia II.
Jika memang perusahaan harus tutup untuk sementara setelah kebijakan Work from home
atau selama menjalankan program nasional melawan Covid 19, harapannya perusahaan tidak
melakukan PHK terhadap pekerja. Namun seberapa lama keadaan itu bisa bertahan ketika harus
menunda pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak selama keadaan memaksa (Force Majeur)
berlangsung, hal tersebut sejalan instruksi Menteri Tenaga Kerja yang mengeluarkan Surat
112
