Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020

Edaran Nomor: M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan
Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19.

Dalam Surat Edaran ini diatur apabila perusahaan melakukan pembatasan kegiatan usaha
sebagai dampak dari kebijakan pemerintah dalam penanggulangan Covid 19 yang
mengakibatkan pekerja/buruh tidak masuk bekerja, maka dengan mempertimbangkan
kelangsungan usaha, perubahan besaran dan cara pembayaran upah dilakukan sesuai dengan
kesepakatan pengusaha dan buruh/pekerja.
Solusi PHK Mekanisme PHK merupakan upaya terakhir ( ultimum remedium ) , harus diakui
dan dipahami bersama jika situasi saat ini memang benar-benar sulit bahkan bisa dikatakan
lebih sulit dari krisis ekonomi pada tahun 1998. Oleh karena itu diperlukan kebersamaan dan
saling pengertian hubungan tripartit antara Pengusaha/Apindo, Pekerja/Serikat pekerja dan
pemerintah dalam menghadapi persoalan ini.

Senyatanya dibutuhkan solusi cepat dan tepat yang sifatnya jangka pendek dan jangka
panjang.

Tak dinampikkan jika dukungan pemerintah tentunya sangat penting sekali, baik dalam rangka
memberikan jaring pengaman bagi kelangsungan hidup pekerja maupun masa depan
kelangsungan usaha perusahaan.

Prioritas utama adalah kemitraan antara pemerintah, pengusaha dengan pekerja guna
meningkatkan daya saing melalui inovasi, otomatisasi, dan berbagai langkah terobosan. Niscaya
melalui ketiga elemen tersebut, maka pengusaha dan pekerja dapat mengeliminasi ancaman
kebangkrutan total.

Bisa dikatakan sebagai sebuah solusi jangka pendek, apresiasi atas program yang sudah
dijalankan pemerintah untuk memberi bantuan kepada rakyat (termasuk pekerja yang
terdampak), seperti pemberian Kartu Pra Kerja, Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial
Tunai Langsung dan Kartu Sembako, dengan total anggaran sebesar Rp.482,5 triliun.

Sejumlah kebijakan telah diambil pemerintah untuk menangkal dan mengatasi fenomena PHK
massal. Melalui Kementerian Ketenagakerjaan, beberapa langkah yang diterapkan adalah
mendata pekerja yang di-PHK atau dirumahkan sebagai imbas Covid-19; menggelar dialog
dengan kalangan pengusaha; program padat karya dan program tenaga kerja mandiri.
Melalui Kementerian Sosial, beberapa langkah yang dilakukan adalah bantuan khusus warga
miskin terdampak Corona dari April hingga Juni 2020; Bantuan Langsung Tunai Rp600 ribu per
KK/bulan; Bantuan Sembako Rp600 ribu per KK/bulan; bantuan reguler berupa Program
Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja. Untuk Program PKH, pemerintah
menambah jumlah penerima PKH dari sebelumnya 9,2 juta penerima, menjadi 10 juta.

Solusi jangka panjang yang harus dipersiapkan semua pihak adalah paling utama peningkatan
kualitas SDM dan kemandirian kewirausahaan, dengan meningkatkan kompetensi intinya
sebagai SDM berdaya saing.

Kompetensi tersebut harus dibangun dari berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan
berkesinambungan, tentunya ada banyak diklat keterampilan ( life skill ) yang bisa diikuti oleh
para pekerja yang telah ter-PHK seperti; programmer , videografer, digital marketing, desain
grafis, kuliner, bengkel otomotif, menjadi influencer media sosial hingga berbagai pelatihan yang
bisa mendatangkan pendapatan bagi para pekerja.

Paling utama, bahwa pendidikan dan pelatihan tersebut jangan hanya sebatas pelatihan seperti
menggugurkan kewajiban saja. Artinya pendidikan dan pelatihan yang memiliki sertifikasi
tersendiri, tujuannya jelas jika atau agar para pekerja yang ter-PHK bisa membuka peluang
113