Page 401 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 401
pertanian, terutama tentang regulasi impor. yang berpotensi melemahkan pertanian dalam
negeri atau lokal. Slamet menyebutkan salah satunya terkait pemanfaatan sumber daya
manusia (SDM) di mana kini pelaku usaha tak lagi manfaatkan SDM lokal tapi juga SDM asing
atau luar negeri diperbolehkan.
"Salah satunya dalam UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, yakni diubahnya
ketentuan terkait pelaku usaha wajib mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia
dalam negeri, menjadi pelaku usaha di bidang hortikultura dapat memanfaatkan sumber daya
manusia dalam negeri dan luar negeri ," kata Slamet kepada awak media, Rabu 29 Juli 2020.
Implikasi perubahan aturan tersebut berpotensi menjadi pintu masuk bagi Tenaga Kerja Asing
(TKA), khususnya bidang pertanian hortikultura. "Hal ini akan berdampak tersisihnya tenaga
kerja lokal. Terlebih lagi jika investornya berasal dari luar negeri ," tambah Slamet.
Selain itu, sambung Slamet, muatan RUU Cipta Kerja lainnya yang juga berpotensi melemahkan
pertanian dalam negeri adalah diubahnya ketentuan terkait usaha hortikultura yang
dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan sarana hortikultura dalam negeri, menjadi
penggunaan sarana hortikultura yang berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri .
"Implikasinya, berpotensi membuka keran impor sarana pertanian seperti benih, pupuk,
pestisida, dan lain-lain secara ugal-ugalan tanpa memperhatikan kondisi dalam negeri. Pola
impor seperti ini akan mendorong negara menjadi sangat tergantung kepada asing," ujarnya.
Terakhir, Slamet juga mengungkapkan soal diubahnya ketentuan terkait usaha hortikultura yang
wajib memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat. "Padahal, sebelumnya perizinan usaha
tersebut dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan
Pasal 52 UU 13 Tahun 2010," katanya.
Implikasinya, mereduksi peran dan kewenangan pemerintah daerah terkait perizinan.
"Pola seperti ini berpotensi merusak tatanan bernegara di era reformasi, yang salah satu
semangatnya adalah otonomi daerah yang tertuang dalam UUD NRI 1945 amendemen ke-4
Pasal 18," pungkasnya.***.
400
