Page 405 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 405
JAKARTA, - Komite Cipta Kerja menyatakan akan bekerjasama dengan PT Asabri (Persero) dan
PT Taspen (Persero) untuk meningkatkan pemutakhiran data dalam penerimaan peserta
program kartu prakerja.
Sebelumnya Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja sudah bekerja sama dengan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Sosial melalui Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Kami juga sudah siapkan yang terkait dengan negative confirmation.
Dengan demikian kita bisa mengakses mulai dari ASN, dan TNI Polri yang memang secara
program tidak boleh mengikuti program ini," ucap Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga
Hartarto, Ketua Komite Cipta Kerja dalam wawancara khusus dengan Pemimpin Redaksi
Investor Daily dan Direktur Pemberitaan BeritaSatu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu,
di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (30/7).
Dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2020 disebutkan pihak yang bisa dan tidak bisa menjalankan
program kartu pra kerja. Susi menuturkan selain kepada Pencari Kerja, Kartu Prakerja juga
diberikan kepada pekerja/buruh yang terkena PHK dan pekerja/buruh yang membutuhkan
peningkatan kompetensi kerja, termasuk pekerja/buruh yang dirumahkan serta pekerja bukan
penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.
Sedangkan pihak-pihak yang tidak bisa menerima Kartu Prakerja, diantaranya: Pejabat Negara,
pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Aparatur Sipil Negara,
TNI/Polri, Kepala Desa dan perangkat desa, serta Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas
Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD). Bahkan dalam regulasi
tersebut manajemen program kartu pra kerja juga bisa melakukan tindakan hukum secara
pidana apabila ada peserta yang seharsunya tidak berhak ikut program tetapi mengikuti
program ini "Status kepesertaan bisa kami tarik , sehingga sudah lebih sesuai dengan
rekomendasi KPK (Komite Pemberantasan Korupsi), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan), dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)," ucap
Airlangga.
Pemerintah akan melaksanakan program kartu pra kerja gelombang IV pada awal Agustus 2020.
Pelaksanaan gelombang IV dilakukan setelah Komite Cipta Kerja menyelesaikan rekomendasi
dari KPK, BPKP, dan LKPP, dan seluruh pihak terkait.
"Jadi program kartu pra kerja akan dimulai di awal bulan depan (Agustus). Karena kami sudah
menyelesaikan rekomendasi KPK, Perpres sudah diperbaiki, Permenko sudah diperbaiki.
Platform dan mekanisme pembayaran sudah ditambah," pungkas Airlangga.
Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).
404
