Page 403 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 403

"Kalau saya mereview dari  RUU Cipta Kerja  , saya melihat pro  UMKM  . Tampak sekali dari
              banyak pasal saya sudah petakan banyak pro  UMKM  .



              EKONOM DARI UMY SEBUT RUU CIPTA KERJA MENSTIMULUS UMKM

              Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam  TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG  -
              Ekonom  Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta  (UMY)  Ahmad  Ma'ruf  menilai  Rancangan
              Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja pro terhadap kepentingan  UMKM  .

              Ma'ruf mengatakan jika disahkan  RUU Cipta Kerja  bisa menstimulus dan membantu  UMKM
              dalam menjalankan perekonomian masyarakat.

              "Kalau saya mereview dari  RUU Cipta Kerja  , saya melihat pro  UMKM  . Tampak sekali dari
              banyak pasal saya sudah petakan banyak pro  UMKM  . Saya yakin jika ini bisa terakselerasi
              dengan baik bisa menstimulus untuk kebangkitan ekonomi rakyat," kata Ma'ruf dalam diskusi
              virtual bertajuk "Solusi Membangkitkan Ekonomi di Tengah Pandemi" yang diselenggarakan oleh
              Joglosemar Institute, Rabu (29/7/2020).

              Dosen Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY ini menjelaskan banyak UMKM di
              Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah yang tidak mampu membayar upah di
              atas Upah Minimum Regional (UMR). Menurutnya, dengan RUU Cipta Kerja UMKM akan bisa
              bertahan meski tidak bisa membayar upah di atas UMR.

              "UMKM diizinkan dan dimaklumi tapi bukan berarti aji mumpung tidak, ada regulasi turunannya.
              Tapi paling tidak bahwa ketika  UMKM  ini terpaksa tidak bisa membayar gaji upah karyawannya
              di bawah UMR itu statusnya tidak sebagai penjahat ekonomi tapi karena keterpaksaan. Nah hal-
              hal seperti ini bisa didialogkan," kata Ma'ruf.

              Ma'ruf  menambahkan,   RUU  Cipta  Kerja    relevan  dengan  ekonomi  lokal  masyarakat.  Ma'ruf
              mencontohkan  dalam    RUU  Cipta  Kerja    pemerintah  diharuskan  melakukan  penyedehanaan
              administrasi perizinan.

              "Selama  ini,    UMKM    itu  momoknya  adalah  administrasi  perizinan  seperti  pajak  dan  izin
              lingkungan. Pemerintah terhadap  UMKM  itu akan mensederhanakan. Pajak itu bagian dari
              kebutuhan bersama. Ada pemangkasan administrasi pajak.

              UMKM    misal  pengusaha  Tahu  kalau  disuruh  bikin  IPAL  berat  sekali  tidak  ekomomis.  Maka
              pemerintah di  RUU Cipta Kerja  itu wajib memfasilitasi penyediaan instalasi pengelolaan limbah.
              Bahkan sampai kalau UKL, UPL, dan AMDAL itu akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Ini
              kan sangat potensial. Sehingga  UMKM  jadi tidak kena high cost ekonomi. Karena ada efisiensi,"
              ujar Ma'ruf.

              Ma'ruf menegaskan pro-kontra terhadap suatu kebijakan adalah hal yang biasa terjadi, termasuk
              RUU Cipta Kerja ini. Dia meminta kepada pihak-pihak yang kontra untuk mau berdialog bisa
              duduk bersama mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak.

              "Bagi saya pro-kontra tidak ada masalah, yang penting ruang dialog itu terbuka, jangan pakai
              pokoke tolak. Nah saya kira ini tidak fair. Yang terpenting ruang dialognya terbuka dan saya
              menilai  RUU Cipta Kerja  ini manfaatnya jauh lebih banyak bagi ekonomi rakyat.

              RUU Cipta Kerja  pro ekonomi rakyat. Tapi gorengan dengan isunya ketenagakerjaan kemudian
              ini hanya pro investor besar nah saya kira harus dibicarakan," kata Ma'ruf.



                                                           402
   398   399   400   401   402   403   404   405   406   407   408