Page 403 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 AGUSTUS 2020
P. 403
"Kalau saya mereview dari RUU Cipta Kerja , saya melihat pro UMKM . Tampak sekali dari
banyak pasal saya sudah petakan banyak pro UMKM .
EKONOM DARI UMY SEBUT RUU CIPTA KERJA MENSTIMULUS UMKM
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG -
Ekonom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ahmad Ma'ruf menilai Rancangan
Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja pro terhadap kepentingan UMKM .
Ma'ruf mengatakan jika disahkan RUU Cipta Kerja bisa menstimulus dan membantu UMKM
dalam menjalankan perekonomian masyarakat.
"Kalau saya mereview dari RUU Cipta Kerja , saya melihat pro UMKM . Tampak sekali dari
banyak pasal saya sudah petakan banyak pro UMKM . Saya yakin jika ini bisa terakselerasi
dengan baik bisa menstimulus untuk kebangkitan ekonomi rakyat," kata Ma'ruf dalam diskusi
virtual bertajuk "Solusi Membangkitkan Ekonomi di Tengah Pandemi" yang diselenggarakan oleh
Joglosemar Institute, Rabu (29/7/2020).
Dosen Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY ini menjelaskan banyak UMKM di
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah yang tidak mampu membayar upah di
atas Upah Minimum Regional (UMR). Menurutnya, dengan RUU Cipta Kerja UMKM akan bisa
bertahan meski tidak bisa membayar upah di atas UMR.
"UMKM diizinkan dan dimaklumi tapi bukan berarti aji mumpung tidak, ada regulasi turunannya.
Tapi paling tidak bahwa ketika UMKM ini terpaksa tidak bisa membayar gaji upah karyawannya
di bawah UMR itu statusnya tidak sebagai penjahat ekonomi tapi karena keterpaksaan. Nah hal-
hal seperti ini bisa didialogkan," kata Ma'ruf.
Ma'ruf menambahkan, RUU Cipta Kerja relevan dengan ekonomi lokal masyarakat. Ma'ruf
mencontohkan dalam RUU Cipta Kerja pemerintah diharuskan melakukan penyedehanaan
administrasi perizinan.
"Selama ini, UMKM itu momoknya adalah administrasi perizinan seperti pajak dan izin
lingkungan. Pemerintah terhadap UMKM itu akan mensederhanakan. Pajak itu bagian dari
kebutuhan bersama. Ada pemangkasan administrasi pajak.
UMKM misal pengusaha Tahu kalau disuruh bikin IPAL berat sekali tidak ekomomis. Maka
pemerintah di RUU Cipta Kerja itu wajib memfasilitasi penyediaan instalasi pengelolaan limbah.
Bahkan sampai kalau UKL, UPL, dan AMDAL itu akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Ini
kan sangat potensial. Sehingga UMKM jadi tidak kena high cost ekonomi. Karena ada efisiensi,"
ujar Ma'ruf.
Ma'ruf menegaskan pro-kontra terhadap suatu kebijakan adalah hal yang biasa terjadi, termasuk
RUU Cipta Kerja ini. Dia meminta kepada pihak-pihak yang kontra untuk mau berdialog bisa
duduk bersama mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak.
"Bagi saya pro-kontra tidak ada masalah, yang penting ruang dialog itu terbuka, jangan pakai
pokoke tolak. Nah saya kira ini tidak fair. Yang terpenting ruang dialognya terbuka dan saya
menilai RUU Cipta Kerja ini manfaatnya jauh lebih banyak bagi ekonomi rakyat.
RUU Cipta Kerja pro ekonomi rakyat. Tapi gorengan dengan isunya ketenagakerjaan kemudian
ini hanya pro investor besar nah saya kira harus dibicarakan," kata Ma'ruf.
402
