Page 8 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2021

Judul 4 PP Turunan UUCK Siap Disosialisasikan
Nama Media Pikiran Rakyat
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg7
Jurnalis Satrio Widianto
Tanggal 2021-03-04 05:09:00
Ukuran 158x74mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 17.380.000

News Value Rp 52.140.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
positive - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kedehatan
dan Keselamatan Kerja (K3) Kemenaker,) PP ini akan terus disosialisasikan dan kami berharap
ada pemahaman yang baik dari seluruh stakeholder, pengusaha, pekerja/buruh, maupun
pengawas ketenagakerjaan terhadap perubahan dan penyempurnaan kebijakan pengupahan,

positive - Haiyani Rumondang (Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Kedehatan
dan Keselamatan Kerja (K3) Kemenaker,) Pengusaha menjadikan pekerja sebagai aset yang
harus dikelola dengan baik. Sehingga, bisa secara bersama-sama mengembangkan usaha dan
membantu pembangunan negara, serta turut menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui
pemenuhan hak-hak ketenagakerjaaan bagi para pekerjanya

Ringkasan

Pemerintah akan menyosialisasikan empat peraturan pemerintah (PP) turunan Undang-Undang
Nomor u Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan secara masif. Sosialisasi itu
untuk menciptakan pemahaman yang sama di antara stakeholder terhadap substansi seluruh
aturan sehingga dapat meningkatkan implementasinya. Keempat PP tersebut yakni PP Nomor
34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan
Hubungan Kerja, PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan PP Nomor 37 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

4 PP TURUNAN UUCK SIAP DISOSIALISASIKAN

Pemerintah akan menyosialisasikan empat peraturan pemerintah (PP) turunan Undang-Undang
Nomor u Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan secara masif. Sosialisasi itu
untuk menciptakan pemahaman yang sama di antara stakeholder terhadap substansi seluruh
aturan sehingga dapat meningkatkan implementasinya.

7