Page 9 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2021

Keempat PP tersebut yakni PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing,
PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan
Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan dan PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan.

"PP ini akan terus disosialisasikan dan kami berharap ada pemahaman yang baik dari seluruh
stakeholder, pengusaha, pekerja/buruh, maupun pengawas ketenagakerjaan terhadap
perubahan dan penyempurnaan kebijakan pengupahan," kata Dirjen Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Kedehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kemenaker, Haiyani Rumondang,
saat menjadi keynote speaker "Bincang Informatif mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan", di Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Haiyani meminta pengusaha agar dapat mematuhi semua ketentuan yang sudah ditetapkan.
"Pengusaha menjadikan pekerja sebagai aset yang harus dikelola dengan baik. Sehingga, bisa
secara bersama-sama mengembangkan usaha dan membantu pembangunan negara, serta turut
menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan hak-hak ketenagakerjaaan bagi
para pekerjanya," ujarnya, dikutip kontributor "PR" Satrio Widianto.

Ia juga berharap kepada pekerja/buruh, agar tetap bertanggung jawab, meningkatkan
kompetensi diri, jeli melihat peluang pengembangan karir dan penghasilan, selalu menjadi
partner musyawarah yang produktif, dan menjadi bagian penting dalam setiap
peran/jabatan/tugas.

Dengan begitu, maka pekerja akan mampu memberikan konstribusi signifikan dalam
pengembangan usaha yang akan berdampak kepada kelangsungan bekerja dan kesejahteraan
pekerja dan keluarga.

Kepada Pengawas Ketenagakerjaan, Haiyani mengingatkan agar tidak hanya memastikan
penerapan dan penegakan hukum, namun juga perlu melakukan pembinaan, advokasi, serta
mendorong pengusaha dan pekerja serta stakeholder terkait untuk mengimplementasikan
aturan.***

8