Page 244 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

UMP JATENG 2021 NAIK RP56.963, GANJAR INGATKAN TAK ADA ALASAN PHK

Gubernur Ganjar Pranowo memutuskan untuk menaikkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP)
Jawa Tengah pada 2021 menjadi Rp1.798.979 atau naik sebesar 3,27 persen dari besaran UMP
Jateng 2020 sebesar Rp1.742.015.

Ganjar mengaku tidak menggunakan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dalam menetapkan
kenaikan UMP Jateng 2021, melainkan tetap berpegang teguh pada Peraturan Pemerintah
Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Selain itu, pertimbangan lain adalah hasil rapat dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, dan
Asosiasi Pengusaha Indonesia. Pihak-pihak tersebut, lanjut Ganjar, sudah diajak berbicara dan
memberikan masukan-masukan.

"Perlu saya sampaikan bahwa UMP ini sesuai dengan PP 78 Tahun 2015 tentang pengupahan
yang mendasari pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dua hal ini yang coba kami pegang
erat," ujarnya di Semarang, dikutip Senin, 2 November 2020.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi year on year (yoy) untuk September
di Jawa Tengah sebesar 1,42 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 1,85
persen "Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar 3,27 persen. Angka inilah yang kami
pertimbangkan, maka UMP Jateng 2021 kami tetapkan sebesar Rp1.798.979,12 atau naik
Rp56.963,9," ujar Ganjar.

Dia mengatakan, keputusan besaran UMP Jateng 2021 itu akan berlaku untuk 35 kabupaten/kota
dan harus menjadi pedoman UMP dalam penetapan UMK masing-masing.

"Mereka punya waktu sampai tanggal 21 November nanti untuk menyusun itu (UMK). Dan ini
kalimatnya dapat, artinya bisa iya bisa tidak. Pengalaman di Jawa Tengah, selama ini kami tidak
menggunakan UMP melainkan UMK," katanya.

Tak ada alasan PHK Terkait dengan kenaikan tersebut, Ganjar meminta Asosiasi Pengusaha
Indonesia tidak perlu khawatir munculnya pemutusan hubungan kerja. Sebab hal itu tidak
beralasan.

Menurut Ganjar, UMP Jateng yang telah ditetapkan naik tersebut masih bisa dilakukan
penundaan jika memang ada pihak-pihak yang keberatan, meskipun dari pengalaman pada
tahun lalu tidak ada penundaan.
"Gelombang PHK gimana? Bentar 'tho' UMP itu upah minimum, dicatat dulu. Dan itu kan
diberlakukan untuk mereka yang kerja satu tahun, jadi sebenarnya agak tidak beralasan (PHK),"
ujarnya.

Bahkan, lanjut Ganjar, dari keputusan kenaikan tersebut juga hanya ada dua daerah yang perlu
penyesuaian yakni di Kabupaten Banjarnegara dan Wonogiri. Sementara itu, yang seharusnya
diwaspadai adalah Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2021 yang akan ditetapkan pada 21
November 2020.

Ganjar pun meminta Apindo duduk bersama untuk membahas kesepakatan dengan serikat
pekerja dan pemerintah. Sehingga, gelombang PHK tidak terjadi.

"Jadi Apindo enggak usah takut. Justru sekarang yang diperlukan antara Apindo, serikat pekerja
dan pemerintah duduk lagi aja, masih ada kesempatan untuk ngobrol banyak sehingga nanti
bisa dicapai kesepakatan-kesepakatan dan hubungan industrial yang harmonis," katanya. (Ant).

243