Page 241 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 241
Judul Politikus PDIP: Terlalu Jauh Kebijakan Gubernur Naikkan UMP Dikaitkan
Pilpres
Nama Media detik.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5238701/politikus-pdip-terlalu-jauh-
kebijakan-gubernur-naikkan-ump-dikaitkan-pilpres
Jurnalis Rahel Narda Chaterine
Tanggal 2020-11-02 19:28:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Johan Budi (Anggota Komisi II DPR RI) Terlalu jauh menurut saya, jika kebijakan
Gubernur itu dikaitkan dengan Pilpres 2024
neutral - Johan Budi (Anggota Komisi II DPR RI) Kenaikan UMP memang salah satunya
kewenangan ada di gubernur
negative - Johan Budi (Anggota Komisi II DPR RI) Tentu gubernur di masing-masing wilayah
memahami kondisi daerahnya terkait nasib rakyatnya dalam hal ini pekerja. Bisa saja, kebijakan
UMP ini berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lainnya
negative - Hariyadi Sukamdani (None) Rasanya tidak (terkait) pilkada, tapi mau pilpres 2024.
Seingat saya nama-nama ini adalah yang muncul di polling-polling yang akan berkompetisi di
2024, tapi tidak tahu lah saya tidak bisa menjawab itu. Tapi yang jelas ini kurang memperhatikan
Ringkasan
Kalangan pengusaha mengaitkan kebijakan gubernur menaikkan UMP 2021 dengan Pilpres 2024.
Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi menilai terlalu jauh jika kebijakan gubernur menaikkan
UMP 2021 dikaitkan dengan kontestasi Pilpres 2024.
"Terlalu jauh menurut saya, jika kebijakan Gubernur itu dikaitkan dengan Pilpres 2024," kata
Johan kepada wartawan, Senin (2/11/2020).
POLITIKUS PDIP: TERLALU JAUH KEBIJAKAN GUBERNUR NAIKKAN UMP
DIKAITKAN PILPRES
Kalangan pengusaha mengaitkan kebijakan gubernur menaikkan UMP 2021 dengan Pilpres 2024.
Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi menilai terlalu jauh jika kebijakan gubernur menaikkan
UMP 2021 dikaitkan dengan kontestasi Pilpres 2024.
240
