Page 240 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

2. Kebijakan Asimetris DKI Satu-satunya saat ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
mengambil jalan tengah dalam menetapkan UMP 2021. Dia mengambil kebijakan asimetris atau
berlaku tidak sama bagi perusahaan yang terdampak, dengan yang tidak terdampak pandemi
COVID-19.

Bagi perusahaan yang tidak terdampak COVID-19 wajib menaikkan UMP 2021 Jakarta menjadi
Rp 4.416.186,548 atau naik 3,27% dari UMP tahun ini yang Rp 4.276.349. Sedangkan bagi
perusahaan yang terdampak pandemi, besaran UMP 2021 boleh sama dengan UMP 2020.

3. Pengusaha Bingung-Kecewa Kalangan pengusaha menyayangkan sikap Pemda yang tidak
mengikuti SE Menaker dalam menetapkan UMP 2021. Khusus untuk kebijakan Anies, dinilai
kebijakan itu membingungkan. Dia mempertanyakan bagaimana cara menetapkan suatu
perusahaan terdampak atau tidak terdampak pandemi COVID-19.

"Kalau bilang terkena dampak itu menghitung dampak dari mana? Apa dampak kena COVID,
atau dampak omzet menurun, atau apa? Ini malah membingungkan di pelaksanaan. Pusing juga
kita merumuskan mana yang terdampak, mana yang tidak terdampak," kata Wakil Ketua Umum
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial,
Antonius J Supit kepada detikcom , Minggu (1/11/2020).

Daripada dibedakan dan bikin bingung, dia menyarankan agar UMP 2021 DKI Jakarta disesuaikan
saja dengan SE Menaker yakni nilainya sama dengan tahun ini. Jika ada perusahaan yang mampu
bayar lebih, dia menyebut bisa dilakukan perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja.

239