Page 239 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

Judul 3 Bukti Pemda Nggak Kompak soal UMP 2021
Nama Media detik.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5238491/3-bukti-
pemda-nggak-kompak-soal-ump-2021
Jurnalis Anisa Indraini
Tanggal 2020-11-02 19:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Antonius J Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri) Kalau bilang terkena
dampak itu menghitung dampak dari mana? Apa dampak kena COVID, atau dampak omzet
menurun, atau apa? Ini malah membingungkan di pelaksanaan. Pusing juga kita merumuskan
mana yang terdampak, mana yang tidak terdampak

Ringkasan

Pemerintah Daerah (Pemda) tidak kompak dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi ( UMP )
2021. Ada yang tidak menaikkan UMP 2021 sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah, ada juga yang mengambil keputusan sendiri dengan menaikkan UMP
2021.

3 BUKTI PEMDA NGGAK KOMPAK SOAL UMP 2021

Pemerintah Daerah (Pemda) tidak kompak dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi ( UMP )
2021. Ada yang tidak menaikkan UMP 2021 sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah, ada juga yang mengambil keputusan sendiri dengan menaikkan UMP
2021.

Dirangkum detikcom , Senin (2/11/2020), berikut 3 fakta bahwa Pemda tidak kompak dalam
memutuskan UMP 2021:

1. 5 Provinsi Naikkan UMP Dari 34 provinsi, ada 5 provinsi yang sudah mengumumkan akan naik
UMP 2021. Provinsi tersebut adalah Jawa Tengah (Jateng) menjadi Rp 1.798.979,12, Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi Rp1.765.000, dan Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi Rp
3.165,876.

Kemudian ada juga DKI Jakarta menjadi Rp 4.416.186,548 (bagi perusahaan yang tidak
terdampak COVID-19), dan Jawa Timur (Jatim) menjadi Rp 1.868.777.

238