Page 234 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 234

PEMPROV JAMBI TIDAK MENAIKKAN UMP 2021

              Pemerintah  Provinsi  (Pemprov)  Jambi  tidak  menaikkan  upah  minimum  provinsi  (UMP)  Jambi
              tahun 2021 karena masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

              UMP  2021  di  Jambi  yang  ditetapkan  dewan  pengupahan  Jambi  sebesar  Rp
              2.630.162/orang/bulan sama dengan UMP Jambi 2020.

              "Kami menetapkan UMP Jambi 2021 tersebut berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja
              dan  kesepakatan  Dewan  Pengupahan  Provinsi  Jambi  Rabu  (28/10/2020).  UMP  Jambi  2021
              disepakati  tetap  sama  dengan  UMP  Jambi  2020  karena  masih  kondisi  pandemi,"kata  Kepala
              Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jambi, Bahari di Jambi, Senin
              (2/11).

              Menurut Bahari, bahan pertimbangan Dewan Pengupahan Jambi untuk tidak menaikkan UMP di
              daerah  itu  antara  lain  laju  inflasi  Jambi  minus  1%,  pertumbuhan  ekonomi  minus  1,7  %,
              pertumbuhan sektor jasa dan perhotelan minus 30% dan kondisi ekonomi yang masih sulit di
              tengah pandemi Covid-19.

              "Dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang memprihatinkan tersebut, tentunya tak mungkin
              UMP dinaikkan. UMP bertahan saja sudah bersyukur karena laju pertumbuhan sektor perhotelan
              dan jasa juga minus 30%," katanya.

              Secara  terpisah,  anggota  Komisi  IV  (bidang  Kesra)  DPRD  Provinsi  Jambi,  Kamaluddin  Havis
              mengatakan, Pemprov Jambi tidak harus berpatokan kepada ketentuan Kementerian Tenaga
              Kerja untuk tidak menaikkan UMP. Maalahnya penentuan UMP daerah merupakan wewenang
              pemerintah provinsi.

              "Provinsi Jambi memiliki banyak perusahaan perkebunan sawit dan karet yang pertumbuhannya
              masih bisa stabil saat ini. Karena itu upah pekerja di sektor perkebunan sawit dan karet ini harus
              dinaikkan melalui keputusan Gubernur Jambi, bukan ketentuan pusat," katanya.

              Secara  terpisah,  Koordinator  Wilayah  Konfederasi  Serikat  Buruh  Seluruh  Indonesia  (KSBSI)
              Provinsi Jambi, Roida Pane mengatakan, pihaknya sudah mengajukan keberatan mengenai tidak
              adanya  kenaikan  UMP  di  Jambi  pada  rapat  Dewan  Pengupahan  Provinsi  Jambi,  Rabu
              (28/10/2020). Namun unsur KSBSI kalah suara dalam rapat tersebut.

              "Sebenarnya  kami  sudah  menyatakan  tidak  setuju  mengenai  tidak  adanya  kenaikan  UMP  di
              Jambi tahun 2021 pada rapat pekan lalu. Namun dari 19 unsur Dewan Pengupahan Jambi yang
              hadir  pada  rapat  tersebut,  hanya  tiga  unsur  buruh  yang  tidak  setuju  tentang  tidak  adanya
              kenaikan UMP. Sedangkan 16 unsur pemerintah dan pengusaha setuju UMP tidak naik," katanya.

              Sumber:BeritaSatu.com.



















                                                           233
   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239