Page 230 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 230

PERUSAHAAN DKI TERIMBAS COVID WAJIB LAPOR AGAR UMP TAK NAIK

              Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansah
              mengatakan, perusahaan yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19) perlu melapor ke
              pihaknya. Hal ini agar perusahaan tersebut tidak perlu menaikkan upah minimum untuk tahun
              2021.

              "Penetapannya itu berdasarkan permohonan ataupun usulan dari perusahaan tersebut, sehingga
              nanti  kami  melakukan  pengkajian  apakah  perusahaan  tersebut  terdampak  atau  tidak
              terdampak," kata Andri saat wawancara virtual, Senin (2/11).

              Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan kebijakan asimetris
              terkait upah minimum tahun 2021. Bagi perusahaan yang tidak terdampak Covid-19, perusahaan
              tersebut wajib menaikan upah minimum sebesar Rp4.416.186,548.

              Sementara, bagi perusahaan yang terdampak Covid-19 diizinkan mengikuti upah minimum sama
              dengan upah minimum tahun 2021.

              Andri  melanjutkan,  setelah  perusahaan  tersebut  melaporkan,  Disnakertrans  bersama  Dewan
              Pengupahan  Jakarta  akan  mengkaji  usulan  tersebut  untuk  melihat  apakah  perusahaan  itu
              terdampak atau tidak.

              Kendati begitu, Andri menjelaskan, untuk sektor-sektor usaha yang secara kasat mata terlihat
              terdampak  pandemi,  pihaknya  tidak  akan  melakukan  pengkajian  lebih  lanjut.  Sektor-sektor
              tersebut di antaranya pusat perbelanjaan, sektor industri pariwisata, perhotelan, properti, ritel,
              hingga perdagangan makan dan minum.

              "Kalau  perusahaan  itu  mengajukan  untuk  melakukan  penyesuaian  UMP  2020,  sepertinya
              perusahaan-perusahaan  tersebut  tidak  perlu  dikaji,  langsung  dikeluarkan  SK  agar  bisa
              disesuaikan dia menggunakan UMP 2020," ujarnya.

              Ia  menegaskan,  perusahaan  yang  terdampak  akibat  pandemi  wajib  mengusulkan  ke
              Disnakertrans.  Jika  tidak,  maka  perusahaan  tersebut  dianggap  mengikuti  ketentuan  yang
              berlaku.

              "Kalau enggak usulkan berarti perusahaan tersebut menyatakan dia tidak terdampak, berarti ikut
              yang Rp4,4 juta," ujar Andri.

              "Kalau terdampak dia harus mengajukan, supaya kami bisa menerangkan bahwa perusahaannya
              terdampak, sehingga UMP yang digunakan UMP 2020," kata dia menambahkan.

              Sebelumnya,  Anies  menetapkan  perusahaan  yang  tidak  terdampak  pandemi  Covid-19  dapat
              menaikan upah minimum pada 2021. Adapun, besaran upah minimum DKI tahun 2021 sebesar
              Rp4.416.186,548.

              Sementara, bagi perusahaan yang terdampak pandemi dapat menetapkan upah minimum yang
              sama  dengan  tahun  ini.  Menurut  Anies,  hal  tersebut  sejalan  dengan  Surat  Edaran  Menteri
              Ketenagakerjaan  RI  Nomor  M/11/HK/04/X/2020  untuk  menyesuaikan  penetapan  nilai  upah
              minimum 2021 sama dengan upah minimum 2020 bagi perusahaan yang terdampak pandemi.










                                                           229
   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235