Page 227 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 227
Sebanyak 500 pekerja atau buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Jawa
Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, sejak 13.00 WIB, Senin (2/11). Massa dari elemen FSPMI,
FSP KEP dan KSPI, ini menuntut agar Omnibus Law Cipta Kerja dibatalkan, hingga
mengungkapkan kekecewaan soal upah murah di provinsi Jatim.
BURUH DEMO DPRD JATIM, KECEWA UMP NAIK HANYA 5,65 PERSEN
Sebanyak 500 pekerja atau buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Jawa
Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, sejak 13.00 WIB, Senin (2/11). Massa dari elemen FSPMI,
FSP KEP dan KSPI, ini menuntut agar Omnibus Law Cipta Kerja dibatalkan, hingga
mengungkapkan kekecewaan soal upah murah di provinsi Jatim.
Ada sejumlah tuntutan yang mereka bawa. Pertama yakni mendesak DPRD Jatim
merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu Pencabutan Undang-
undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law.
"Mendesak DPRD Provinsi Jawa Timur merekomendasikan kepada Presiden RI agar segera
menerbitkan Perppu untuk membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja," kata Sekretaris KSPI
Jatim Jazuli.
Yang kedua, yakni meminta DPRD Jatim agar dapat memfasilitasi audiensi dengan Menteri
Ketenagakerjaan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, soal SE Menaker tentang
Penetapan Upah Minimum, dan Omnibus Law.
Lalu ketiga, meminta DPRD Jatim agar mendesak Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar
Parawansa untuk melakukan review terhadap Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor:
188/498/KPTS/013/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.
Dalam keputusan itu, UMP Jatim 2021 naik menjadi Rp1.868.777,08. Besaran UMP tahun 2021
tersebut mengalami pertambahan sebesar 5,65 persen atau hanya Rp100 ribu dari UMP tahun
2020.
"Secara politik kami mengapresiasi keputusan Gubernur Khofifah yang menetapkan kenaikan
UMP Jatim tahun 2021 dengan mengabaikan SE Menaker. Namun secara rill SK UMP Jatim tahun
2021 tersebut tidak memberikan asas kemanfaatan, karena saat ini UMK terendah di Jatim tahun
2020 sudah mencapai angka sebesar Rp1,9 juta," katanya.
Pihaknya pun berharap UMP Jatim tahun 2021 bisa naik sebesar Rp2,5 juta. Angka itu dinilai
dapat memangkas disparitas upah minimum antar kabupaten/kota di Jatim, sebab, menurutnya
dalam aturan UMK tidak boleh lebih rendah dari UMP.
Ditemui DPRD Perwakilan massa buruh kemudian diterima oleh Komisi E DPRD Jatim untuk
melakukan audiensi bersama perwakilan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Jatim.
Salah satu Anggota Komisi E, Hari Putri Lestari membeberkan bahwa perwakilan buruh
menyampaikan kekecewaannya terkait Omnibus Law dan UMP 2021.
"Intinya mereka sangat kecewa. Harusnya gubernur yang bisa menjelaskan [soal UMP 2021].
Kita minta gubernur ini supaya tidak ada kekecewaan atau salah paham. Gubernur harus jelaskan
dasar [kenaikan UMP] 5,65 persen dari mana," kata Tari usai audiensi.
Tari mengungkapkan, bahwa buruh semakin kecewa lantaran yang hadir audiensi bukanlah
Kepala Disnakertrans, Himawan Estu Bagijo, melainkan kepala biro yang tak membidangi
permasalahan upah.
226
