Page 223 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 223

"Gelombang  PHK  gimana?  Bentar  'tho'  UMP  itu  upah  minimum,  dicatat  dulu.  Dan  itu  kan
              diberlakukan  untuk  mereka  yang  kerja  satu  tahun,  jadi  sebenarnya  agak  tidak  beralasan,"
              katanya di Semarang, Senin.

              Menurut  Ganjar,  UMP  Jateng  yang  telah  ditetapkan  naik  tersebut  masih  bisa  dilakukan
              penundaan  jika  memang  ada  pihak-pihak  yang  keberatan,  meskipun  dari  pengalaman  pada
              tahun lalu tidak ada penundaan.

              Bahkan, lanjut Ganjar, dari keputusan kenaikan tersebut juga hanya ada dua daerah yang perlu
              penyesuaian yakni di Kabupaten Banjarnegara dan Wonogiri.

              Sementara itu, Ganjar menyebut hal lain yang seharusnya diwaspadai adalah Upah Minimum
              Kota/Kabupaten (UMK) 2021 yang akan ditetapkan pada 21 November 2020.

              "Untuk menyusun UMK, kebutuhan hidup layak atau KHL-nya kan mesti ada survei, maka kita
              minta, siapa yang bisa survei BPS, survei yuk. Masih ada waktu, survei 'online' saja sehingga kita
              ada ukuran-ukuran semuanya dari indikator-indikator biar berjalan, begitu," ujarnya.

              Ganjar meminta Apindo tidak perlu khawatir dan takut ada gelombang PHK karena saat ini yang
              dibutuhkan adalah duduk bersama untuk membahas kesepakatan antara Apindo, serikat pekerja
              dan pemerintah.

              "Jadi Apindo gak usah takut. Justru sekarang yang diperlukan antara Apindo, serikat pekerja dan
              pemerintah duduk lagi aja, masih ada kesempatan untuk ngobrol banyak sehingga nanti bisa
              dicapai kesepakatan-kesepakatan dan hubungan industrial yang harmonis," katanya.

              Gubernur Ganjar Pranowo memutuskan untuk menaikkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP)
              Jawa  Tengah  pada  2021  menjadi  Rp1.798.979  atau  naik  sebesar  3,27  persen  dibandingkan
              tahun ini yang hanya sebesar Rp1.742.015.
              Ganjar mengaku tidak menggunakan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dalam menetapkan
              kenaikan  UMP  Jateng  2021,  melainkan  tetap  berpegang  teguh  pada  Peraturan  Pemerintah
              Nomor 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan.

              Selain itu, pertimbangan lain adalah hasil rapat dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, dan
              Asosiasi Pengusaha Indonesia.






























                                                           222
   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228