Page 226 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 226
Judul Buruh Demo DPRD Jatim, Kecewa UMP Naik Hanya 5,65 Persen
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201102193759-20-
565082/buruh-demo-dprd-jatim-kecewa-ump-naik-hanya-565-persen
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-11-02 19:56:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Jazuli (Sekretaris KSPI Jatim) Mendesak DPRD Provinsi Jawa Timur merekomendasikan
kepada Presiden RI agar segera menerbitkan Perppu untuk membatalkan Omnibus Law UU Cipta
Kerja
positive - Jazuli (Sekretaris KSPI Jatim) Secara politik kami mengapresiasi keputusan Gubernur
Khofifah yang menetapkan kenaikan UMP Jatim tahun 2021 dengan mengabaikan SE Menaker.
Namun secara rill SK UMP Jatim tahun 2021 tersebut tidak memberikan asas kemanfaatan,
karena saat ini UMK terendah di Jatim tahun 2020 sudah mencapai angka sebesar Rp1,9 juta
negative - Hari Putri Lestari (Anggota Komisi E) Intinya mereka sangat kecewa. Harusnya
gubernur yang bisa menjelaskan [soal UMP 2021]. Kita minta gubernur ini supaya tidak ada
kekecewaan atau salah paham. Gubernur harus jelaskan dasar [kenaikan UMP] 5,65 persen dari
mana
negative - Himawan Estu Bagijo (Kepala Disnakertrans) Ternyata dari biro pengawasan jadi
bukan menjawab langsung. Nanti saya sampaikan pada pimpinan Komisi E [DPRD Jatim] untuk
minta penjelasan Disnaker Jatim
neutral - Himawan Estu Bagijo (Kepala Disnakertrans) Terkait UMP kami mempertanyakan.
Intinya minta gubernur atau disnaker menjelaskan angka [naik 5,6 persen] berdasarkan
pertimbangan apa
neutral - Ida Fauziyyah (Menaker) Itu kan mereka [buruh] mengusulkan. Kami akan sampaikan
itu ke pimpinan
Ringkasan
Sebanyak 500 pekerja atau buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Jawa
Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, sejak 13.00 WIB, Senin (2/11). Massa dari elemen FSPMI,
FSP KEP dan KSPI, ini menuntut agar Omnibus Law Cipta Kerja dibatalkan, hingga
mengungkapkan kekecewaan soal upah murah di provinsi Jatim.
225