Page 221 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 221
"Mereka itu enggak pilkada, tapi rasanya mau pilpres 2024, tapi saya tidak ke sana. Kalau seingat
saya sih, nama-nama ini yang berpoling akan berkompetisi," ujarnya dalam acara konferensi
pers di kantor Apindo, Senin (2/11/2020).
Namun, terlepas dari langkah politik yang dilakukan para gubernur, keputusan tersebut sangat
disayangkan. Hariyadi menilai, para pemerintah daerah tidak melihat kondisi yang terjadi saat
ini ketika sebagian besar pengusaha terkena dampak pandemi Covid-19.
Lagi pula lanjut Hariyadi, jika mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang
pengupahan mengamanatkan peninjauan komponen dan jenis KHL dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun melalui penetapan Menaker dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan
Nasional (Depenas). Salah satu komponen dalam penetapan UMP adalah mengacu pada
pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
Jika mengacu pada peraturan tersebut, upah minimum akan mengalami penurunan. Mengingat,
ekonomi Indonesia masih diprediksi akan mengalami minus pada akhir tahun nanti.
"Kami menyanyangkan karena para gubernur ini tidak melihat kondisi yang ada. Meski begitu,
kami tidak akan melakukan gugatan," jelasnya.
220
