Page 220 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 220

Judul               Anies, Ganjar dkk. 'Bandel' Naikkan UMP, Apindo Kesal: Mau Pilpres
                Nama Media          wartaekonomi.co.id
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         https://www.wartaekonomi.co.id/read311799/anies-ganjar-dkk-bandel-
                                    naikkan-ump-apindo-kesal-mau-pilpres
                Jurnalis            Redaksi
                Tanggal             2020-11-02 20:12:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Hariyadi B. Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Mereka itu enggak pilkada, tapi rasanya
              mau pilpres 2024, tapi saya tidak ke sana. Kalau seingat saya sih, nama-nama ini yang berpoling
              akan berkompetisi

              negative  -  Hariyadi  B.  Sukamdani  (Ketua  Umum  Apindo)  Kami  menyanyangkan  karena  para
              gubernur ini tidak melihat kondisi yang ada. Meski begitu, kami tidak akan melakukan gugatan



              Ringkasan

              Beberapa  pemimpin  daerah  menolak  untuk  menjalankan  Surat  Edaran  (SE)  Menteri
              Ketenagakerjaan (Menaker) mengenai upah minimum provinsi (UMP). Beberapa kepala daerah
              tersebut seperti Gubernur DKI Anies Baswedan , Jawa Tengah Ganjar Pranowo , Jawa Timur
              Khofifah Indar Parawansa , DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X , hingga Sulawesi Selatan Nurdin
              Abdullah.



              ANIES, GANJAR DKK. 'BANDEL' NAIKKAN UMP, APINDO KESAL: MAU PILPRES

              Beberapa  pemimpin  daerah  menolak  untuk  menjalankan  Surat  Edaran  (SE)  Menteri
              Ketenagakerjaan (Menaker) mengenai upah minimum provinsi (UMP). Beberapa kepala daerah
              tersebut seperti Gubernur DKI Anies Baswedan , Jawa Tengah Ganjar Pranowo , Jawa Timur
              Khofifah Indar Parawansa , DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X , hingga Sulawesi Selatan Nurdin
              Abdullah.

              Beberapa pihak menilai kebijakan tersebut sebagai tabungan politik untuk menghadapi hajatan
              besar di 2024. Mengingat, kebijakan ini cukup populis untuk mendulang suara.

              Ketua Umum Apindo , Hariyadi B. Sukamdani, mengatakan bahwa sangat tidak tepat sebenarnya
              jika keputusan untuk menaikkan UMP sebagai langkah politik. Karena, nama-nama kepala daerah
              tersebut  justru  yang  paling  santer  diisukan  untuk  maju  sebagai  Calon  Presiden  pada  2024
              mendatang.
                                                           219
   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225