Page 219 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 219

"Dampak kenaikan upah minimum bagi pengusaha otomatis akan menimbulkan masalah baru.
              Karena ada teman-teman di atas upah minimum pasti akan permasalahkan, bakal ada sundulan,"
              ujar Hariyadi dalam konfrensi pers secara daring, Senin (2/11/2020).

              Disinggung  terkait  adanya  unsur  politisme  atas  keputusan  kepala  daerah  menaikkan  upah
              minimum tahun depan, seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Timur
              Khofifah, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Hariyadi tak berkomentar banyak.

              Namun,  ia  tak  menampik  ada  upaya  mencari  perolehan  suara  dari  setiap  keputusan  yang
              dilakukan oleh ketiga kepala daerah tersebut.

              "Kalau mereka itu bukan Pilkada ya, tapi mau Pilpres. Tapi seingat saya nama-nama ini yang
              muncul di polling-polling yang akan berkompetisi di tahun 2024," ucap Hariyadi.

              Walaupun demikian, pelaku dunia usaha tetap menyayangkan keputusan kenaikan UMP di lima
              daerah yang dia ketahui, meliputi DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan
              terakhir informasi yang dia dapatkan Jawa Barat, menyusul untuk memutuskan hal serupa.

              "Tapi yang saya sampaikan, keputusan (kenaikan upah) tersebut kurang memperhatikan esensi
              kondisi saat ini. Kalau kita terus-terusan tidak melihat dari supply dan demand pasti akan sulit
              dari waktu ke waktu," ungkap Hariyadi.

              Sebagaimana diketahui, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran
              (SE) Nomor M/11/HK.04/X/2020 yang ditujukan kepada gubernur se-Indonesia.
              SE itu mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona
              Virus Disease 2019 (Covid-19).

              Surat edaran penetapan upah minimum tersebut diteken oleh Menaker pada 26 Oktober 2020.
              Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi telah ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh
              kepala daerah pada 31 Oktober 2020.

              Dalam laporan yang diterima Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terdapat 15 provinsi
              yang menyatakan mengikuti aturan SE Menaker.

              Lima provinsi disebutkan menolak untuk mengikuti surat edaran itu.






























                                                           218
   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224