Page 228 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 228
"Ternyata dari biro pengawasan jadi bukan menjawab langsung. Nanti saya sampaikan pada
pimpinan Komisi E [DPRD Jatim] untuk minta penjelasan Disnaker Jatim," kata dia.
"Terkait UMP kami mempertanyakan. Intinya minta gubernur atau disnaker menjelaskan angka
[naik 5,6 persen] berdasarkan pertimbangan apa," tambahnya.
Sedangkan soal tuntutan Perppu Pencabutan Omnibus Law, Tari mengatakan bahwa DPRD Jatim
hanya bisa meneruskan hal itu ke DPR RI.
Begitu juga soal desakan perwakilan buruh yang meminta dipertemukan dengan Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyyah, pihaknya masih harus melaporkan dulu ke pimpinan
komisi dan DPRD Jatim.
"Itu kan mereka [buruh] mengusulkan. Kami akan sampaikan itu ke pimpinan," ucapnya.
Buruh mengaku akan terus memperjuangkan penolakan Omnibus Law dan kebijakan upah
murah. Mereka akan kembali menggelar aksi pada 9 November 2020 dan puncaknya pada 10
November 2020.
(frd/ain).
227
