Page 232 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020

Hal ini bakal bertolak belakang dengan arahan Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah dan
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang menghendaki agar upah minimum regional tak naik
tahun depan karena dampak pandemi Covid-19 terhadap dunia usaha.

AKAN DENGAR SUARA PEKERJA DAN PENGUSAHA, DEPOK BUKA KANS UMK 2021
NAIK

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Depok Manto Jorghi menyebutkan, terbuka peluang upah
minimum kota ( UMK) 2021 bakal naik dari tahun ini.

Hal ini bakal bertolak belakang dengan arahan Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah dan
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang menghendaki agar upah minimum regional tak naik
tahun depan karena dampak pandemi Covid-19 terhadap dunia usaha.
"Kami sedang melakukan komunikasi dengan teman-teman serikat pekerja dan teman-teman
Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), bagaimana kesepakatannya menyikapi surat edaran
Menaker," ujar Manto ketika dihubungi Kompas.com, Senin (2/11/2020).

"Sepertinya suara-suara mereka juga harus kita dengar juga," imbuhnya.

Dalam tempo 2-3 pekan itu, ia akan berdiskusi dengan pihak pekerja maupun pengusaha soal
naik atau tidaknya UMK, sebelum memutuskannya di rapat Dewan Pengupahan Kota.

"Kita lihat nanti hasil kesepakatan seperti apa, kan gitu. Kalau kita sepakat tetap melaksanakan
sesuai dengan surat menaker, kami siap. Pemerintah Kota Depok pun akan merekomendasikan
kepada gubernur," ujar Manto.

"Namun kalau ada kenaikan, kenaikannya berapa? Apakah menyesuaikan dengan yang dilakukan
DKI? Nah gimana nanti, kita bicarakan dulu dengan teman-teman Apindo dan serikat pekerja,"
jelasnya.
"Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan
perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada gubernur untuk melakukan penyesuaian
penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,"
sebut Ida dalam surat edaran itu, dikutip pada Selasa (27/10/2020).
Surat edaran ini kemudian ditindaklanjuti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepada wali kota
dan bupati melalui Surat Edaran 561/4795/Hukham.

"Untuk proses penetapan UMK 2021, bupati/wali kota harus menyampaikan rekomendasi kepada
Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat dengan nilai UMK yang direkomendasikan sama dengan nilai UMK tahun 2020," kata
Ridwan Kamil.

231