Page 287 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2020
P. 287
Apindo menyesalkan keputusan beberapa kepala daerah yang menaikkan UMP 2021. Ia menilai
keputusan tersebut tidak mempertimbangkan kondisi perusahaan, kebutuhan hidup layak (KHL),
dan pertumbuhan ekonomi saat ini yang menjadi landasan keputusan upah minimum.
"Kalau dikembalikan dengan regulasi yang ada, malah harusnya turun sehingga diskresi yang
diambil oleh kepala daerah ini sebetulnya tidak perhatikan juga secara umum kondisi yang ada,"
kata Hariyadi.
Dia mengatakan, bila ada perusahaan yang menyatakan mampu menaikkan upah minimumnya,
maka bukan berarti harus dijadikan acuan untuk menuntut kenaikan upah.
Sebab kata dia, banyak juga perusahaan yang sedang mengalami kesulitan akibat dihantam
pandemi Covid-19.
"Kalau mereka bisa bayar lebih, kami syukuri, monggo. Tapi jangan mereka ini jadi referensi,
seolah-olah semua kayak dia. Enggak bisa begitu. sekarang ini kondisi perusahan sehat yang
bisa melakukan kegiatan jumlahnya relatif sedikit dibandingkan yang terdampak pandemi,"
ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial (PHI &
Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Haiyani Rumondang menyebutkan,
terdapat 15 provinsi menyatakan mengikuti Surat Edaran (SE) Menaker untuk tidak menaikkan
Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021.
Sementara itu ada 5 provinsi yang bertolak belakang dengan SE tersebut, memutuskan untuk
menaikkan UMP yang diumumkan pada 31 Oktober 2020. Namun kata dia, provinsi-provinsi
tersebut baru menyatakan secara lisan, belum memberikan surat keputusan (SK) dari daerah.
Beberapa provinsi yang memutuskan untuk menaikkan UMP 2021 yakni DKI Jakarta, Jawa
Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
286
